LENSAINDONESIA.COM: Sidang pengadilan perkara penipuan, penggelapan dan pemalsuan yang menyeret terdakwa seorang kakek, Acam bin Mendung (79) terkait kasus jual beli tanah miliknya, akhirnya jaksa menuntut 3,6 tahun penjara.

Kakek Acam yang berusia 2/3 abad itu didampingi kuasa hukum, kini menyiapkan pembelaan menanggapi tuntutan JPU saat sidang Selasa (10/12/2019).

Tuntutan JPU menyebutkan, dari 4 dakwaan alternatif yang didakwakan terhadap Acam, bukti-bukti selama persidangan mengarah perbuatan tindak pidana penipuan.

JPU Fariz Rachman, SH meminta majelis hakim yang diketuai Togi Pardede,SH agar menghukum terdakwa. Alasan JPU, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP”.

“Agar menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” ungkap Fariz Rachman.

JPU mengungkapkan bahwa terdakwa terbukti menerima uang Rp50 juta dari Supardi dengan bukti tanda terima kuitansi. Terdaksi juga menerima uang Rp10 juta dari Muhamad Bunyamin, Camat Bekasi Barat, tanpa kuitansi.

Uang tersebut untuk pembayaran tanah yang dijual Acam kepada Supardi berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 25 tanggal 22-05-2017.

Uang itu, ungkap JPU, kemudian diserahkan terdakwa kepada Mursalim alias Bewok untuk biaya pemagaran tanah yang diperjualbelikan.

Menanggapi tuntutan JPU, penasihan hukum (PH) Budiyono, SH yang mendampingi Acam, mengaku kaget dan prihatin. “”Kami sangat kaget dan prihatin atas tuntutan pidana penjara selama 3,6 tahun,” kata Budiyono dari Kantor Hukum BMS Situmorang & Partners, Kamis (12/12/2019).

Sebab, lanjut dia, setelah Akta PPJB No. 25 tanggal 22-05-2017 ditandatangani Acam di hadapan Notaris Harry Purnomo SH, Acam tidak pernah bertemu lagi dengan Supardi.

Supardi pun, terungkap dalam fakta persidangan, tidak pernah meminta berkas girik tanah C. 997 Persil 69 kepada Acam bin Mendung. Selain itu, Supardi tidak melaksanakan kewajiban membayar harga tanah Tahap II, III dan Tahap IV, masing sebesar Rp300 juta.

Tidak cuma itu. “Supardi juga tidak melaksanakan kewajiban membatalkan jual beli PT Anugerah Duta Sejati atas tanah yang sama dengan ahli waris M Zaelani Hamid pada 11 dan 19 Desember 2014, sebagaimana disepakati dalam Akta PPJB,” ungkap Budiyono.

Alasan itu, Budiyono mengatakan, Kakek Acam menolak tuntutan JPU. Sebab, kata dia, tuntutan JPU sama sekali tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Karena uang Rp50 juta yang diterima Mursalin alias Bewok, sesuai yang tertulis dalam barang bukti diajukan JPU. Yaitu, kuitansi tanggal 07-04-2017. Bunyinya, sebagai pinjaman dalam rangka pengosongan lahan.

Lagipula, ungkap Budiyono, penyerahan uang pinjaman itu terjadi 6 minggu sebelum Akta PPJB tanggal 22-05-2017. Uang tersebut juga sama sekali tidak dicantumkan dalam Akta PPJB tanggal 22-05-2017. Yang dicantumkan, hanya pembayaran tahap I sebesar Rp. 20 juta pada 17-05-2017.

“Kok bisa JPU bisa keliru menganggap uang Rp50 juta tersebut sebagai pembayaran harga tanah?”, tanya Budiyono, heran.

“Mengenai uang Rp10 juta yang konon pernah diserahkan Camat Bekasi Barat, Muhamad Bunyamin kepada Acam, tanpa bukti tanda terima dan tanpa tanggal.

“Kok, bisa dianggap JPU sebagai pembayaran harga tanah Acam, yang dibeli PT Anugerah Duta Sejati. Emangnya, Camat Bekasi Barat nyambi jadi kasir atau kurir PT Anugerah Duta Sejati? ” tanya Budiyono.
Kuasa hukum si kakek ini penasaran terhadap tuntutan JPU.

“Kami sungguh penasaran, apakah Surat Tuntutan tersebut benar-benar sebagai ekspresi semangat penegakan hukum dari JPU Fariz Racham, SH atau ada intervensi kepentingan para pimpinan?”, kata Budiyono. @sofie