Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Penyelundupan benih lobster untuk diekspor marak, Menteri Edhy: KKP rumuskan ulang peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sama-sama duta Partai Gerindra di "Kabinet Indonesia Maju" Pemerintahan Presiden Jokowi. @foto:katadata
HEADLINE

Penyelundupan benih lobster untuk diekspor marak, Menteri Edhy: KKP rumuskan ulang peraturan 

LENSAINDONESIA.COM: Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo memberikan penjelasan terkait isu perdagangan benih lobster yang belakangan ramai dibicarakan. Menurut Menteri Edhy, pembahasan aturan perdagangan benih lobster ini harus didiskusikan dengan kepala dingin guna menemukan solusi terbaik.

Edhy menyebut, penyelundupan benih lobster untuk diekspor ke luar negeri marak terjadi. Sehingga, dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem lobster di alam. Di lain sisi, banyak nelayan kecil yang menggantungkan hidup dari perdagangan benih lobster ini.

Oleh karena itu, lanjut Edhy, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengkaji dan merumuskan ulang peraturan terkait bersama para stakeholder dan ahli-ahli.

Edhy juga mengungkapkan, berdasarkan komunikasi dengan para ahli diketahui bahwa tingkat kelangsungan hidup (survival rate/SR) benih lobster di alam hingga dewasa hanya mencapai 1%. Hal ini diperkuat hasil riset Carribean Sustainable Fisheries dan Australian Center for International Agriculture Research. Karena itu, ia menilai, untuk mengoptimalkan pemanfaatannya diperlukan upaya-upaya pendukung. Salah satunya adalah melalui kegiatan pembesaran.

“Benih lobster ini kalau tidak kita besarkan sendiri, atau kita tidak lakukan pemanfaatannya, dia secara alamiah yang hidup itu maksimal 1 persen. Bahkan, di beberapa penelitian tidak sampai 1 persen,” ungkap Menteri Edy sebagaimana dipaparkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, Lilly Aprilya Pregiwati, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Menurut Menteri Edhy, upaya pelestarian lingkungan harus dibarengi dengan pertimbangan kelangsungan hidup orang-orang yang mengandalkan mata pencaharian utama dari sektor tersebut.

“Ada masyarakat kita yang hidupnya tergantung nyari benih lobster ini, dia jual, dia dapat uang, bisa hidup. Kalau tiba-tiba kita larang perdagangan benih lobster ini, jadi pekerjaannya apa?,” tanya Edhy.

“Saya hanya fokus bagaimana mereka kerja dulu. Ribuan orang yang menggantungkan hidupnya, ini dulu yang harus dicari jalan keluarnya. Ini sudah terjadi beberapa tahun dan ini tugas saya untuk mencari jalan keluar yang memang simulasinya banyak,” imbuhnya.

Dari banyaknya jalan keluar yang didiskusikan, beberapa yang muncul adalah legalisasi pembesaran benih lobster hingga ekspor benih lobster. Namun menurutnya, berbagai opsi tersebut belum diputuskan, masih dalam tahap pembahasan.

“Ada opsi untuk ekspor, apakah solusi itu benar? Apakah tepat ekspor 100%? Saya tidak akan setuju kalau mau tanya sikap saya. Saya maunya dibesarkan 100% di Indonesia karena itulah potensi kita dan akan mendapatkan nilai tambah yang besar,” tegas Menteri ini.

Untuk itulah opsi pembesaran benih lobster ini dimunculkan. “Kalau tidak dibesarkan benih lobster ini akan mati, kemungkinan hidupnya tinggal 1 %. Tapi kalau dibesarkan oleh kita, dia bisa punya peluang sampai 70% hidupnya. Ya, beberapa lobster hanya 40%. Tapi Anda bandingkan 1% dengan 40% ini,” jelasnya.

Meskipun demikian, Menteri Edhy menegaskan, prinsip yang paling penting dalam pemanfaatan benih lobster ini adalah bagaimana menyeimbangkan agar nelayan pengambil benih lobster dan nelayan penangkap lobster dewasa dapat hidup berdampingan, tidak kehilangan mata pencahariannya.
“Dua sisi mata pedang ini harus saya temukan dalam satu kesempatan yang sama,” imbuhnya.

Guna mempertahankan kelangsungan lobster di alam, Menteri Edhy menyebut ada beberapa aturan yang dapat diterapkan dalam pembesaran benih lobster ini. Salah satunya yaitu dengan mewajibkan pelaku pembesaran benih lobster mengembalikan sebanyak 5% hasil pembesarannya ke alam. “Dengan ini kan otomatis yang tadinya kesempatan hidup benih lobster hanya 1%, kita bisa buat 5%,” ucapnya.

Menteri Edhy menambahkan, hal yang tak kalah penting, yaitu memastikan tidak terjadi pengrusakan habitat lobster akibat penggunaan sianida dan bahan kimia berbahaya lainnya, blast fishing (penangkapan ikan dengan peledakan), serta cara-cara lainnya yang juga dapat merusak koral, termasuk pencemaran laut oleh limbah minyak.

“Jangan pertumbuhan terhambat hanya karena kita selalu bersembunyi di kedok lingkungan. Dan, jangan juga dengan alasan lingkungan, tidak ada kehidupan. Saya juga inginkan pertumbuhan ekonomi juga tidak merusak lingkungan. Keduanya harus berjalan seimbang,” lanjutnya.

Menurut Menteri Edhy, dalam waktu dekat, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) akan bertemu dengan seluruh stakeholder terkait untuk membicarakan persoalan ini.
“Intinya adalah dalam langkah satu kebijakan yang akan kami ambil harus mempertimbangkan aspek ekonomi, tetap mempertahankan lapangan pekerjaan yang dulunya ada agar tetap ada, dan menghasilkan devisa negara, namun lingkungannya juga terjaga,” tandas mantan Ketua Komisi IV DPR dan Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI peridoe 2014 – 2019 ini.

Sebagai informasi, bukan hanya soal perdagangan benih lobster, saat ini KKP tengah menyempurnakan 29 peraturan sektor kelautan dan perikanan. Sehingga, menghasilkan solusi terbaik untuk stakeholder, masyarakat umum, dan negara.

CUITAN SUSI PUDJIASTUTI
Sebelumnya, Menteri KKP Susi Pudjiastuti (periode 2014-2019) menyuarakan kegalauannya menanggapi rencana kebijakan Menteri KKP Edhy Prabowo soal ekspor lobster. Susi mengungkapkan lewat cuitan di akun resmi twitter-nya @susipudjiastuti.

“Lobster di foto ini: Lobster Mutiara, berat kira2..1,2 kg sd 1,4 kg Harga per kg nya saat ini min Rp 5 jt. Bibitnya diambil dr Laut diekspor ke Vietnam per ekor cuma Rp 139.000. Bener kita harus ekspor bibitnya?? Apa tidak lebih baik tunggu besar & jual dg harga lebih dr 30Xnya ??? ” tulisnya, Minggu (15/12/2019), dilansir CNBC Indonesia, Senin (16/12/2019).

Susi membandingkan dengan kebijakannya kala menjabat, potensi ekonomi besar bisa diraup jika lobster diekspor setelah besar, bukan mengekspor saat masih benih. Perbedaan nilainya sangat besar, dia menyindir malahan bisa membeli banyak motor Harley Davidson sekaligus.

“1 backpack bibit lobster +_ min 8000ekor Rpnya sama dg 2 harley= 60 Brompton, kalau bibit ini tidak diambil, di laut & jadi besar nilai jd min. 20 harley = 600 brompton, tidak usah kasih makan, Tuhan yg memelihara, manusia bersabar,menjaga pengambilannya. Tuhan lipatkan gandakan,” kata Susi di Twitternya, Sabtu (14/12/2019).

Praktek penyelundupan benih lobster, diakuinya, sebenarnya sudah diendus Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Angkanya tidak main-main, aliran dananya mencapai Rp 900 miliar.

Susi pun menyebut ada laporan yang masuk padanya.

“WA masuk: Slmt mlm mlm Bu, semoga sehat sukses selalu.
Update ongkos pemilik bagasi atau koperman penyelundupan Baby Lobster

Rate:
Jambi @ 85 juta rupiah per koper
Jakarta @ 115 juta rupiah per koper
Surabaya @ 100 juta rupiah per koper
Per koper / 30 ribu ekor baby lobster,” ungkap Susi lagi kembali via Twitter, Minggu pagi (15/12/2019). @jrk