LENSAINDONESIA.COM: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat bicara soal adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi keuangan dari sejumlah kepala daerah di luar negeri yang tercatat pada rekening Kasino. Tak Tanggung-tanggung, jumlah uang di rekening tersebut mencapai Rp 50 miliar.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta PPATK membuka data sejelas-jelasnya sebagai bentuk transparansi dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

“PPATK hendaknya jangan dibuat nanggung, buka seterang benderang mungkin sehingga tidak ada yang menjadi tertuduh karena menebak-nebak,” ucap Hidayat Nur Wahid, ditemui usai acara Rakorwil DPW PKS Jatim di Empire Palace Surabaya, Minggu (15/12/2019).

Hidayat Nur Wahid yang juga Wakil Ketua MPR RI ini menuntut, PPATK harus menjelaskan rekening tersebut punya siapa, kepala daerah darimana. Dan jika merupakan anggota partai politik harus disebutkan latar belakang partai politiknya.

“Setelah itu harus ditindaklanjuti, kalau ini ada pelanggaran hukum ya harus ada tindakan hukumnya,” cetusnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan sebaiknya pengungkapan kasus tersebut tidak hanya dilakukan untuk kepala daerah saja. Tetapi juga untuk para pimpinan pusat mulai dari menteri hingga dirut BUMN.

“Karena kalau relasi dengan luar negeri kan justru lebih banyak orang pusat daripada orang daerah,” ungkap dia.

“Jangan kesannya seolah PPATK sudah bekerja padahal sebetulnya yang intinya itu bukan di kepala daerah ini, tapi yang ada di tingkat pusat, jadi buka semuanya,” lanjutnya.

Selain itu, jika pengungkapan kasus ini hanya dibuka setengah-setengah maka seolah-olah pejabat yang lain tidak ada masalah. “Padahal kan belum tentu tidak ada masalah,” pungkasnya.

Diberitakan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkap adanya transaksi keuangan beberapa kepala daerah melakukan penempatan dana dengan jumlah fantastis dalam.

Penempatan dana ini dalam bentuk valuta asing ke rekening kasino di luar negeri. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung setara Rp 50 miliar.

Namun, Kiagus Ahmad Badaruddin menolak menyebutkan kepala daerah mana saja yang melakukan transaksi mencurigakan tersebut.

“Ditemukan juga aktivitas penggunaan dana hasil tindak pidana untuk pembelian barang mewah dan emas batangan di luar negeri,” tukas Kiagus Ahmad Badaruddin di Jakarta.@sarifa