LENSAINDONESIA.COM: Penyebaran radikalisme telah menyasar berbagai kalangan masyarakat. Bahkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjadi agen pemerintah, justru banyak malah terpapar paham yang jelas-jelas bertentangan dengan ideologi dan dasar negara Indonesia.

Karena itu, screening ketat harus dilakukan di setiap penerimaan ASN di seluruh kementerian dan lembaga negara.

“Selama ini Kami (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang selalu melakukan screening di setiap penerimaan ASN. Dan hasilnya efektif sehingga kementerian dan lembaga negara lainnya harus melakukan hal ini agar tidak kecolongan oleh paham kekerasan tersebut. Bahkan tidak hanya calon calon ASN, para pejabat yang akan naik pangkat pun harus di screening lagi,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, usai menjadi narasumber pada Dialog Kebangsaan bertema “Memahami dan Menangkal Ancaman Terorisme dan Radikalisme” di depan jajaran pimpinan dan karyawan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di aula Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Suhardi menegaskan, masalah rekrutmen ASN ini tidak boleh main-main. Menurutnya, ini masalah penting, sehingga perlu adanya asesmen ulang.

“Kita ingin supaya ASN itu betul-betul tergambarkan terpetakan dengan baik, tadi juga sudah saya sampaikan langkah-langkah penanganan masalah ini. Kata berharap beberapa tahun mendatang paham itu bisa direduksi. Ini merupakan bentuk kontribusi kepada negara demi pembangunan bangsa di masa mendatang,” terang mantan Kapolda Jabar ini.

Suhardi mengungkapkan, BNPT siap membantu dan memberikan teknis screening tersebut bila diminta bantuan. Sejauh ini, BNPT telah banyak diminta bantuan untuk melakukan screening seperti oleh kampus-kampus saat pemilihan rektor, guru besar, bahkan dosen.

Pada kesempatan itu, mantan Kabareskrim Polri itu memberikan pencerahan dan pemahaman bagaimana radikalisme dalam perspektif negatif yaitu intoleransi, anti-Pancasila, anti-NKRI, dan takfiri. Ini penting agar para ASN memiliki resilience (ketahanan) dan bisa mengidentifikasi serta bisa mengatasi masalah radikalisme di lingkungan kerja maupun masyarakat.

“Insya Allah ini akan jadi panduan KemenPANRB dalam rangka mereduksi dan menghilangkan paham itu dari lingkungan ASN mereka. Dengan demikian, mereka (ASN) punya kemampuan untuk berkompetisi karena ASN adalah petugas negara yang harus bisa mengaplikasikan keinginan pemerintah untuk mendapatkan kekuatan cita cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,” papar lulusan Akademi Kepolisian 1985 ini.

Ia menilai, langkah Kemen PANRB menghadirkan Kepala BNPT dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIT) Haryono merupakan terobosan yang baik dalam membersihkan radikalisme di lingkungan kerja.

Sebelumnya dalam paparannya, Suhardi menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi global yang sangat cepat telah mengubah dunia. Penggunaan internet dan kemajuan teknologi saat ini mendukung aspek perubahan etika dan perilaku masyarakat. Makin maraknya ketergantungan penggunaan media sosial di masyarakat menjadikan informasi yang tersebar di media sosial menjadi tidak terbendung sehingga infiltrasi radikalisme menjadi mudah. Ini juga menjadi perhatian bagi ASN Indonesia.

KemenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, ASN dalah motor penggerak dan pengorganisir di lingkungan ia bekerja dan di masyarakat luas. Karena itu, ASN harus memiliki wawasan kebangsaan dan pemahaman ideologi bangsa yang baik. Menurutnya, penyebaran radikalisme dan terorisme sangat membahayakan keutuhan NKRI, disamping ancaman Narkoba yagn bisa merusak mental anak bangsa.

“Awal tahun depan, kami menyiapkan konsep, sebelum menjadi ASN, mereka harus ditatar Pancasila. Harus memahami memanghi bahaya radikalisme dan terorisme, juga bahaya Narkoba. Tidak hanya calon ASN, tetapi termasuk ASN yang mau naik pangkat,” kata Tjahjo.

Tjahjo menilai, ini penting agar para ASN arah reformasi birokrasi yang menjadi visi dan visi Presiden Joko Widodo dan Wapres KH. Ma’ruf Amin yang tidak hanya semata-mata birokrasi yang ramping dan cepat, tetapi birokrasi yang membangun dengan tata efektif dan efisien dengan didasari Pancasila dan pemahaman yang benar tentang bahaya radikalisme dan terorisme.

Sementara itu, Kepala BPIP Haryono menambahkan, kehadirannya dan Kepala BNPT di kegiatan ini adalah upaya mengingatkan kembali kepada para ASN bangsa Indonesia punya dasar negara, punya ideologi negara yaitu Pancasila.

“Teman-teman ASN ini adalah mesin birokrasi, mesin pemerintah yang harus menjadi ujugn tombak bagaimana mengalamkan Pancasila. Semoga langkah-langkah ini bisa menjadi pemantik dan penyemai nilai-nilai Pancasila di kalangan ASN. Kita tidak hanya harus mendorong masyarakat agar Pancasilais, tetapi paling utama pejabat dan ASN harus lebih Pancasilais,” jelas Haryono.@licom