LENSAINDONESIA.COM: Keresahan atlet, pelatih dan pengurus 13 cabang olahraga (cabor) di Jawa Timur yang dicoret dari PON 2020 Papua terus disuarakan.

Setelah mengusulkan adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Nasional, kini mereka juga mengadu kepada Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti saat berada di KONI Jatim, Selasa (17/12/2019).

Difasilitasi dan didampingi Ketua KONI Jatim Erlangga Satriagung dan jajaran pengurus harian, perwakilan 13 cabor mengungkapkan keluh kesahnya ke La Nyalla. Para atlet, pelatih dan pengurus menginginkan supaya ada solusi terkait 13 cabor yang dieliminasi dari PON 2020.

Ketua Bowling Jatim, Andi M meminta supaya cabor bowling tetap ditandingkan di PON 2020.

Bowling Jatim, kata Andi, memiliki atlet level internasional yang bru menyumbangkan 4 merali emas SEA Games 2019 di Filipina.

“Saya menyayangkan bowling tak ditandingkan. Karena bowling mampu cetak atlet-atlet presrasi klas internasional. Mohon natuan Pak Nyalla (Ketua DPD RI) membantu menyuarakan keresahan kami,” kata Andi.

Sebanyak 13 cabor yang dipastikan dicoret dari hajatan PON 2020, yakni tenis meja, balap sepeda, petanque, dansa, woodball, gateball, golf, bridge, soft tennis, ski air, bowling, arung jeram, dan korfball.

Mendapat keluh kesah dari atlet, pelatih dan pengurus cabor di Jatim, La Nyalla berjanji akan membawa dan dibahas dalam rapat DPD RI. Rencananya DPD RI diagendakan menghelar rapat pada awal Januari 2019.

“Kami akan membahasnya bersama teman-teman di Jakarta. Nanti juga akan mengundang pemerintah, Kemenpora, KONI Pusat dan PB PON 2020 Papua,” ujar La Nyalla.

Nyalla menuturkan, dirinya berada di Jatim untuk berkeliling menyerap aspirasi masyarakat, termasuk bidang olahraga.

Nyalla menuturkan, jalan keluar atas persoalan cabor-cabor yang dicoret dari PON 2020 harus segera dicari.

Ada beberapa skema yang bisa dipakai. Misalnya, cabor-cabor tercoret tetap ditandingkan, tapi di luar Papua. Tapi kendalanya ada, Peraturan Pemerintah (PP) No 17 tahun 2007, PON memang dilaksanakan di satu provinsi.

“Atau tetap ditandingkan di Papua, tapi temen-temen di Papua harus mempersiapkan diri secara baik dalam waktu dekat ini,” imbuh Nyalla yang didampingi Sefdin, selaku staf ahli DPD RI.@Fredy