LENSAINDONESIA.COM: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Swadaya telah memberikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya National Affordable Housing Program (BSPS -NAHP) Strategis Tahun 2019.

Anggaran Program BSPS -NAHP Strategis ini bertujuan untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni dan meningkatkan kualitas Rumah dari yang Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni ini berasal dari dana APBN 2019.

Pada tahun 2019 ini, Kabupaten Jombang mendapat Alokasi dari Program ini sebanyak 170 Penerima Bantuan.

Para penerima bantuan BSPS -NAHP Strategis tersebar di 2 desa di Kecamatan Kabuh, yaitu Desa Munungkerep sebanyak 80 unit dan Desa Genenganjasem sebanyak 90 unit. Dimana masing-masing Penerima Bantuan akan mendapat bantuan senilai total Rp.17.500.000,- dengan rincian Rp.15.000.000,- untuk Material Bahan Bangunan dan Rp.2.500.000,- untuk upah tenaga kerja.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Ir Heru Widjajanto. M. Si menyampaikan, persyaratan untuk dikatakan sebagai rumah layak huni tersebut ada 3 hal yaitu: Syarat Keselamatan, Syarat Kesehatan dan Syarat Kecukupan Ruang.

“Program BSPS NAHP Strategis ini baru dimulai bulan Oktober. Untuk Program BSPS NAHP Strategis ini sesuai namanya terdapat 2 S, yaitu Stimulan dan Swadaya. Dimana maksudnya Pemerintah Memberikan Stimulan atau Pancingan Dana senyak Rp.17.500.000,- dan diharapkan akan muncul Swadaya dari Masyarakat Penerima Bantuan untuk turut membangun dan memperbaiki Rumahnya sendiri. Jadi Bantuan ini diperuntukkan bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) bukan Masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali,” jelasnya.

Penerima BSPS -NAHP Strategis Tahun 2019 mendapat buku tabungan dari Bank Jatim.

Menurut Heru, penyaluran Dana Program BSPS NAHP Strategis tersebut langsung ke rekening bank masing masing penerima bantuan, dimana PPK dari Pemerintah Pusat akan membukakan rekening atas nama Penerima Bantuan yang telah diverifikasi. “Di sini PPK pusat sudah membuat MoU dengan BTN sebagai Bank Penyalur. Dan Serah terima Buku Tabungan juga telah dilaksanakan,” jelasnya.

Selanjutnya setelah Serah terima Buku Tabungan, Toko Material yang telah ditunjuk oleh Penerima Bantuan Wajib melakukan droping material sesuai dengan Daftar Rencana Pemanfaatan Bahan (DRPB).

“Setelah Toko selesai melaksanakan kewajibannya kemuadian Dana dari Rekening Penerima bantuan ditransfer atau di-over booking ke Rekening Toko Material. Sedangkan untuk upah akan dicairkan pada saat progress rumah sudah selesai 100%. Ini dilakukan sebagai jaminan bahwa Masyarakat Penerima Bantuan menyelesaikan Rumahnya hingga sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dan pada saat Akhir program Rumah tersebut bisa dihuni oleh Penerima Bantuan,” pungkasnya.@obi/adv