LENSAINDONESIA.COM: Dunia dihebohkan dinamika perpolitikan kepala negara di Amerika Serikat. Presiden Donald Trump yang diunggulkan dapat membangkitkan perekonomian AS terkait perang dagang lawan China, akhirnya resmi dimakzulkan DPR AS. Pelengseran ini menjadi sejarah fenomenal bagi kehidupan politik di Amerika.

DPR AS menggelar voting pemakzulan atau pelengseran Trump, Rabu malam (18/12/2019) waktu AS atau Kamis (19/12/2019) pukul 08.00 WIB, suara mayoritas anggota parlemen AS setuju Trump dimakzulkan.

Voting ini dilakukan karena alasan dua pasal yang menjerat Trump. Yaitu, menyalahgunaan kekuasaan dan upaya menghalang-halangi kongres.

Selama voting berlangsung, anggota DPR AS yang setuju sanksi pasal penyalahgunaan kekuasaan, sebanyak 230 orang. Mereka yang menolak hanya 197 suara anggota parlemen.

Begitu pula untuk pasal kedua, mayoritas parlemen juga setuju Trump bertindak menghalang-halangi kongres. Karenanya, presiden antagonis itu resmi harus lengser.

Tragedi politik pemecatan presiden di AS ini bukan kali pertama dalam perjalanan demokrasi AS. Sebelumnya presiden AS yang pernah dimakzulkan menimpa Bill Clinton dan Andrew Johnson.

Mayoritas yang setuju pasal yang didakwakan terhadap Trump, merupakan anggota DPR yang didominasi Partai Demokrat merupakan lawan politik Trump.

Voting pasal kedua, ada 229 anggota parlemen setuju Trump terbukti menghalang-halangi (upaya obstruksi) kongres. Mereka yang tidak setuju, 197 suara.

Sebelumnya, sebagaimana dilansir CNBC Indonesia, sudah sejak tiga bulan lalu penyidikan impeachment Trump secara resmi digelindingkan DPR AS yang diketuai politisi Demokrat Nancy Pelosi.

Keputusan DPR AS itu terjadi akibat Trump terungkap berskandal melakukan panggilan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 25 Juli lalu.

Komunikasi itu terungkap Trump meminta Zelensky melakukan penyelidikan kelemahan Joe Biden dan putranya Hunter Biden.
Diketahui, Joe Biden adalah mantan wakil presiden era Presiden Barack Obama. Dia merupakan perwakilan utama dari Partai Demokrat yang menargetkan akan mengalahkan Trump di Pemilu Presiden AS 2020.

Terungkap pula dalam kesempatan itu, Trump memberikan tawaran kepada Zelensky dana bantuan keamanan untuk Ukraina hampir US$ 400 juta, jika bersedia menjalankan permintaan Trump.

Awalnya, banyak pihak di AS yang meragukan bahwa Trump melakukan politik kotor demi kemenangannya di pemilu tahun depan.

Kini, nasib Trump masih menunggu keputusan Senat AS yang akan menyidangkan Januari 2020 mendatang. Diprediksi kuat, senat akan menolak pemakzulan di DPR AS. Pasalnya, jika anggota DPR AS didominasi Partai Demokrat yang merupakan partai oposisi Trump, namun sebaliknya anggota Senat AS didominas Partai Republik yang merupakan pengusung Trump.

Jika keniscayaan ternyata Trump lengser, praktis Wakil Presiden Mike Pence yang akan menggantikannya, sampai berakhirnya periode Trump hingga Januari 2021. @cnbc/rep