Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Ini 6tugas menantang Dewan Pengawas KPK yang disebut-sebut “The Right Man On The Right Place”
Para Dewas Pengawas KPK mengucapkan sumpah jabatan di Istana Presiden, Jumat (20/12/2019). @foto:dok.biro pers setpres
HEADLINE

Ini 6tugas menantang Dewan Pengawas KPK yang disebut-sebut “The Right Man On The Right Place” 

LENSAINDONESIA.COM: Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang menjadi struktur baru KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan sempat mengundang gaduh polemik politik, akhirnya diresmikan dengan pengambilan sumpah yang disaksikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (20/12/2019). Diharapkan keberadaan Dewas ini tidak seperti yang dikhawatirkan akan melemahkan peran KPK, namun sebaliknya lebih mempertajam semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Harapan baru terhadap keberadaan KPK yang belakangan banyak mendapat sorotan karena semakin melemah, kian menyeruak
lantaran figur-figur yang duduk di posisi Dewas KPK dinilai banyak pihak, “The Right Man on The Right Place”. Masing-masing, memiliki track record, integritas hingga kredibilitas maupun kapabilitas sesuai perannya di Dewan Pengawas KPK.

Diketahui, kelima figur Dewas KPK, yaitu mantan jaksa dan mantan Wakil Ketua KPK Tumpak Haritongan Panggabean (Ketua Dewas), mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar (anggota), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Albertina Ho, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan mantan Ketua DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) Harjono, peneliti LIPI Syamsuddin Haris, dan mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar.

Sebelumnya, Pengamat Politik Adi Prayitno, mengusulkan para aktivis antikorupsi dan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk menjadi Dewas KPK. Adi berpandangan, aktivis dan mantan Komisioner KPK punya pengaruh menentukan arah pemberantasan korupsi ke depan. UU KPK hasil revisi, Dewas memiliki kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan hingga penyidikan KPK.

“Berada di posisi Dewan Pengawas, dia bisa melihat proses penyidikan dan bagaimana mengungkap kasus korupsi dari dekat, dan bisa ambil kebijakan, beri feedback dan masukan,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini dikutip merahputih.com.

Figur-figur Dewas yang dinilai tepat itu, Tumpak Haritongan Panggabean, misalnya, mantan Wakil Ketua KPK ini dalam
posisinya sebagai Ketua Dewas KPK, juga disebut-sebut cukup layak, lantaran punya track record berkontribusi membangun
citra supremasi KPK di awal lembaga anti rasuah ini mampu menjadi pendulum ‘revolusi mental’ budaya KKN (Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme) yang sempat mewabah akut di negeri ini. Tumpak juga disebut-sebut sangat ditakuti para koruptor Indonesia. Sikapnya seperti tidak kenal kompromi, sehingga dijuluki ‘buldoser para koruptor’.

Artidjo Alkostar kelahiran Situbondo, Jawa Timur ini sempat dilebeli Hakim Agung yang garang terhadap koruptor dan teguh menjaga marwah keadilan hukum. Salah satu sikap kontroversi Artidjo, memperberat hukuman mantan Ketum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dari putusan pengadilan selama 7 tahun menjadi 14 tahun. Angelina Sondakh dari 4,5 tahun menjadi 12 tahun.

Begitu pula track record Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho yang dijuliki “Srikandi Hakim”. Ia pernah
menjadi ketua majelis hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun kasus suap pegawai pajak Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri,
Jakarta Selatan.

Lain lagi, Syamsuddin Haris. Ia seorang profesor riset di bidang perkembangan politik Indonesia dan doktor ilmu politik yang juga menjabat Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI. Syamsuddin juga pernah menjadi Koordinator Penelitian Wawasan Kebangsaan (1990-1995), Koordinator Penelitian Pemilu di Indonesia (1995-1998), Anggota Tim Penyusun UU Bidang Politik versi LIPI (1999-2000), Koordinator Penelitian Paradigma Baru Hubungan Pusat-Daerah (2000-2001), Ketua Tim Penyusun Revisi UU Otonomi Daerah versi LIPI (2002-2003), Anggota Tim Ahli Revisi UU Otonomi Daerah Depdagri (2003-2004).

Harjono, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK),
Pengalamannya di bidang hukum cukup teruji. Ia pernah menjadi anggota kehormatan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (HAM) Universitas Airlangga, dan anggota konsorsium Reformasi Hukum Nasional.

Harjono juga pernah menjadi tim ahli Redaksi Harian Surabaya Post, dan tim ahli untuk Departemen Kehakiman dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan. Ia juga pernah menjadi tim ahli Perancang Peraturan Daerah Kota Surabaya. Tahun 1999-2002, Harjono terlibat dalam empat tahap perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Beberapa rumusan pasal konstitusi dari hasil pemikirannya di antaranya, syarat bagi Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Republik Indonesia (RI), serta rumusan pada pasal 1 dan 2 yang menghapus keutamaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.

Kini, kelima Dewas ini disebut-sebut harus membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan sebagaimana Pasal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan ada 6 poin, seperti berikut ini;

Pasal 37B
(1) Dewan Pengawas bertugas:
a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
d. Menerima laporan dari dan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 kali dalam 1 tahun.

Pelaksanaan tugas Dewas nantinya harus disampaikan ke Presiden dan DPR. Dalam pelaksanaan tugas yang tidak ringan atau bisa menjadi tantangan berat itu, Dewas KPK membentuk organ pelaksana pengawas yang ketentuannya diatur melalui Peraturan Presiden atau Perpres.

Praktis, para figur terbaik bidang hukum di negeri ini seakan diuji apakah mampu membangun marwah KPK semakin cemerlang, atau sebaliknya. @licom_09