LENSAINDONESIA.COM: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Swadaya telah memberikan program bantuan stimulan perumahan swadaya national affordable housing program (BSPS-NAHP) strategis Tahun 2019.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Jombang, Ir Heru Widjajanto mengatakan bahwa anggaran Program BSPS NAHP ini berasal dari dana APBN 2019. Program BSPS -NAHP Strategis ini bertujuan untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni dan meningkatkan kualitas Rumah dari yang Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni.

“Dimana persyaratan untuk dikatakan sebagai rumah layak huni itu ada 3 hal yakni, Syarat Keselamatan, Syarat Kesehatan dan Syarat Kecukupan Ruang,” ujar Heru menyampaikan syarat-syarat kepada Penerima Bantuan pada saat Sosialisasi Program BSPS -NAHP Strategis di Balai Desa setempat, Jombang, Jum’at (20/12/2019).

Lebih lanjut Heru menjelaskan pada tahun 2019 ini Kabupaten Jombang mendapat Alokasi dari Program ini sebanyak 170 Penerima Bantuan yang Tersebar di 2 Desa di Kecamatan Kabuh, yaitu Desa Munungkerep sebanyak 80 unit dan Desa Genenganjasem sebanyak 90 unit.

Kemudian Heru merinci untuk masing-masing Penerima Bantuan mendapat bantuan senilai total Rp.17.500.000,- dengan alokasi Rp.15.000.000,- untuk Material Bahan Bangunan dan Rp.2.500.000,- untuk upah tenaga kerja.
Program BSPS NAHP Strategis ini baru dimulai bulan Oktober.

Untuk Program BSPS NAHP Strategis ini sesuai namanya terdapat 2 S, yaitu Stimulan dan Swadaya. Dimana yang dimaksud bahwa Pemerintah Memberikan Stimulan atau Pancingan Dana sebesar Rp.17.500.000,- dan diharap akan muncul Swadaya dari Masyarakat Penerima Bantuan untuk turut membangun dan memperbaiki Rumahnya sendiri.

“Jadi, Bantuan ini diperuntukkan bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) bukan Masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali,” imbuhnya.

Selanjutnya terkait penyaluran Dana Program BSPS NAHP Strategis, Heru menegaskan bahwa dana ini disalurakan langsung ke rekening bank masing masing penerima bantuan, dimana PPK dari Pemerintah Pusat akan membukakan rekening atas nama Penerima Bantuan yang telah diverifikasi.

Disini PPK pusat sudah membuat MoU dengan BTN sebagai Bank Penyalur. Dan Serah terima Buku Tabungan juga telah dilaksanakan,” bebernya.

Selanjutnya setelah Serah terima Buku Tabungan, Toko Material yang telah ditunjuk oleh Penerima Bantuan Wajib melakukan Droping material sesuai dengan Daftar Rencana Pemanfaatan Bahan (DRPB). Setelah Toko selesai melaksanakan kewajibannya kemuadian Dana dari Rekening Penerima bantuan ditransfer atau diover booking ke Rekening Toko Material.

Sedangkan untuk upah akan dicairkan pada saat progress rumah sudah selesai seratus persen. Ini dilakukan sebagai jaminan bahwa Masyarakat Penerima Bantuan menyelesaikan Rumahnya hingga sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dan pada saat Akhir program Rumah tersebut bisa dihuni oleh Penerima Bantuan.

Program bantuan sudah sesuai aturan baik proses pengerjaannya, sudah diterima oleh penerima dan dihuni,” pungkasnya. Advetorial Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.@Obi