LENSAINDONESIA.COM: Kebijakan terkait penurunan ambang batas pembebasan pajak dan bea masuk impor barang e-commerce, dari USD 75 menjadi USD 3 menuai protes.

Kritikan tersebut diterima Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi melalui sebuah petisi dari Petisi tersebut dilayangkan Irwan Ghuntoro melalui laman change.org pada Selasa (24/12/2019) lalu.

Irwan mengungkapkan kebijakan tersebut membebani pengrajin dan pelaku usaha kecil yang bahan baku barang dagangannya mengandalkan impor.

Untuk itu, Heru Pambudi menjawab peryataan tersebut bahwa aturan itu justru untuk menumbuhkan aktifitas bisnis pengusaha lokal.

“Semua pendapat dan persepsi kami apresiasi. Namun, perlu saya tegaskan tujuan kebijakan soal e-commerce ini untuk membantu produsen dalam negeri, menciptakan playing field. Kedua, menumbuhkan bisnis mereka jadi tuan rumah di pasar sendiri,” ungkap Heru di Gedung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Ia menambahkan, sangat tak adil jika pelaku usaha lokal yang sudah impor dan bayar pajak tapi harus berkompetisi dengan produsen barang seperti tas atau sepatu yang menggunakan bahan baku dalam negeri.

“Simpel saja, di sentra kulit kebanyakan produk impor harganya dibawah USD 75 atau USD 75, jadi semua impor kira-kira Rp 1.050.000 tanpa biaya apapun,” tegasnya.

Menurutnya, barang senilai tersebut bisa untuk membeli sepatu, produsen ditanggulangi di Cihampelas, dan sepatu mereka bayar semua.

“Mereka ini kan juga harus sewa kios, membayar penjaga kios dan membayar bahan baku yang mereka beli,” tuturnya.

Ia menghimbau seluruh pihak agar mengerti dan paham bahwa inisiatif pembentukan aturan penurunan ambang batas pembebasan pajak dan bea masuk impor barang e-commerce jadi USD 3 bertujuan untuk keadilan bisnis di tengah masyarakat.

“Semoga masyarakat bisa mendukung saudara kita yang tumbuh dari produksi sendiri secara mandiri” pungkas Heru.@L6,Eld-Licom