Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Bupati Syaiful Ilah dijerat OTT KPK,  sidang kasus pengusaha Henry didakwa serobot tanah rakyat 25 Ha terang benderang
Terdakwa Henry J Gunawan (kemeja biru) kembali menjalani proses persidangan mendengar kesaksian para saksi. Kali in,i, salah satu saksi yang mantan anak buah Henry bikin geram Ketua Majels Hakim. @foto: dok.ist
HEADLINE

Bupati Syaiful Ilah dijerat OTT KPK, sidang kasus pengusaha Henry didakwa serobot tanah rakyat 25 Ha terang benderang 

LENSAINDONESIA.COM: Sidang lanjutan dugaan kasus pemalsuan akta otentik dan penyerobotan tanah rakyat seluas 20 hektar di kawasan Juanda, Sidoarjo milik Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jawa Timur, semakin terungkap aroma persekongkolan jahat untuk menguasai tanah-tanah bekas aset TKD (Tanah Kas Desa) di wilayah Bupati Sidoarjo, Syaiful Ilah yang Selasa (07/01/2020), terjerat OTT (Opeasi Tangkap Tangan) KPK.

Pada sidang yang digelar Senin (06/01/2020) di Ruang Utama Delta Kartika Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Ketua Majelis Hakim Achmad Peten Sili sempat menegur keras saksi Raja Sirait, yang mantan anak buah terdakwa Henry J Gunawan alias Cen Liang. Ini lantaran saksi dinilai menutup-nutupi peran Henry demi terhindar dari jeratan hukum.

Di depan majelis hakim, Raja Sirait yang pernah dipercaya Henry, menjabat Direktur PT Gala Bumi Perkasa tahun 2002-2010, mengakui bahwa PT Gala Bumi Perkasa, perusahaan milik Henry itu membeli tanah di Desa Pranti dari terdakwa Reny selaku Direktur Utama PT Dian Fortuna.

“Saya tidak tahu asal mula tanah tersebut, karena saya hanya meneken surat dokumen yang sudah diteliti pihak legal perusahaan kami bahwa tanahnya tidak bermasalah,” kata Raja Sirait.

Ketika jaksa penuntut umum (JPU) mencecar pertanyaan terkait peran Henry J Gunawan dalam pembelian tanah di Desa Pranti (kawasan Bandara Juanda), saksi Raja Sirait dinilai menutupi peran Henry J Gunawan sebagaimana terungkap dalam BAP penyidik.

“Yang menentukan harga pembelian cuma kami direksi saja bersama Dirut Budi Santoso,” kata Raja Sirait.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim, Achmad Peten Sili sempat geram ketika giliran bertanya kepada Raja Sirait, namun saksi ini terkesan tidak terbuka dan seolah menyembunyikan sesuatu.

“Saksi itu harus memberikan keterangan yang sebenarnya, jangan menutupi yang diketahui. Kalau beri keterangan yang gak benar, bisa-bisa jadi tersangka nanti, percuma kamu jadi saksi di sini,” bentak Ketua Majelis Hakim Aahmad Peten Sili.

Sidang kali ini JPU Kejaksaan Negeri Sidoarjo selain menghadirkan saksi Raja Sirait, juga 3 orang saksi lain. Dua orang di antaranya merupakan pembeli gudang yang sengaja dibangun Henry di tanah yang bermasalah besar itu. Dan, seorang saksi lain yaitu Ny Lily Djuariyah kuasa hukum PT Gala Bumi Perkasa.

Majelis Hakim selama mendengarkan keterangan empat orang saksi perkara penyerobotan dan pemalsuan akte tanah dengan terdakwa Henry J Gunawan, semakin dapat mengungkap fakta persidangan adanya tindakan melawan hukum.

Saksi Yuli selaku pembeli gudang mengungkapkan, bahwa dirinya membeli gudang yang dibangun oleh terdakwa Henry J Gunawan dan dipasarkan lewat iklan promosi itu atas saran ayahnya yang sudah kenal dengan terdakwa.

“Saya diperintah ayah untuk membeli gudang dari brosur yang ada, setelah ayah kontak dengan Pak Henry Gunawan, kami membelinya,” kata Yuli. Gudang tersebut dibangun Henry di atas area yang diklaim dibeli dari terdakwa Reny.

Yuli mengakui membeli 6 gudang, namun tidak dilakukan dengan uang tunai. Dirinya membeli dengan cara kesepakatan barter dengan terdakwa Henry J Gunawan.

“Saya diminta menguruk lahan tanah di Desa Pranti kemudian nanti dikasih 6 gudang sebagai imbalannya,” ujarnya seperti dikutip RmolJatim.

Perkembangan berikutnya, pihak Yuli setelah menguruk lahan dan memperoleh 6 gudang, namun tidak bisa dijual karena surat-suratnya tidak diberikan.

“Bahkan, kemudian polisi menyita gudang karena bermasalah,” terangnya.

Diketahui, JPU Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Budhi Cahyono mendakwa Henry Jocosity Gunawan alias Cen Liang dengan pasal berlapis. Yaitu, pemalsuan surat, memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik serta dinyatakan melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.

JPU Henry J Gunawan memidanakan terdakwa Henry melanggar pasal 264 ayat (2) KUHP pasal 266 ayat (1) KUHP, serta pasal 385 ke -1 KUHP.

Sebelumnya, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik Bareskrim Mabes Polri mengungkap fakta modus dugaan kasus pemalsuan akta otentik tanah, yang semula atas nama badan, dialihkan atau dijual yang mengarah pada perorangan itu dilakukan Henry J Gunawan dan para terdakwa lain itu. Sedang tanah yang jadi obyek total seluas 25 hektare adalah milik Puskopkar Jatim.

Ikhwalnya, tanah yang sebelumnya milik rakyat Sidoarjo karena sebagian besar tanah kas desa (TKD) yang kemudian dibeli oleh Puskopkar Jatim, yang dikuasakan kepada Iskandar yang ketika itu menjabat Ketua Divisi Perumahan Puskopkar Jatim.

Begitu Iskandar meninggal, tanah itu diduga dikuasai atau diakui terdakwa Reny Susetyowardhani anak kandung Iskandar, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Dian Fortuna.

Kemudian, tanah itu berstatus dijual Reny dengan dugaan memalsukan sejumlah dokumen dengan pembeli, terdakwa Henry J Gunawan hanya pakai uang muka sekitar Rp 3,5 miliar.

Tanah itu oleh Henry di antaranya akan dibangun industri pergudangan karena lokasinya strategis pinggir Tol Bandara Juandar dan persis berhadapan dengan area bandara. Ironisnya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah seolah “tutup mata”, meski wilayahnya yang kawasan strategis Bandara Juanda akan dibangun oleh Henry J Gunawan proyek besar pembangunan pergudangan bernilai perekonomian strategis.

Di lain pihak, padahal, tanah itu masih berstatus menjadi agunan bank BTN terkait pinjaman kredit Puskopkar Jatim senilai Rp 25 Miliar. Dan, pihak Puskopkar berulangkali mengirim surat protes kepada Bupati Saiful Ilah.

Untuk bisa menguasai secara sah dan membangun lahan luas itu, Henry J Gunawan sempat memperkarakan perdata terhadap Reny dengan dalih tidak bisa menyerahkan dokumen secara lengkap, hingga akhirnya mendapat keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap bahwa Henry selaku pembeli sah dari Reny.

Setelah itu, di atas lahan total 25 hektare, Henry J Gunawan mulai membangun pergudangan untuk diperjualbelikan kepada publik. Etikat jahat yang diduga dilakukan Henry J Gunawan oleh Bareskrim Mabes Polri dianggap merugikan Puskopkar Jatim senilai Rp 300 miliar.

Puskopkar Jatim bertahun-tahun kesulitan menghadapi Henry J Gunawan, penguasaha beken Jawa Timur yang dikenal ‘raja’ kasus tanah ini. Bahkan, beberapa pengurus yang ikut berupaya merebut kembali hak Puskopkar ada yang sempat stress dan stroke hingga meninggal dunia lantaran tidak tahan menghadapi Henry yang selalu memperalat aparat di daerah baik dari jajaran TNI maupun Polri.

Namun, harapan pengurus Puskopkar akan datangnya keadilan tidak sia-sia. Di era Bareskrim dijabat Jenderal Pol Idham Azis (saat Komjen), yang menjadi Kapolri, kasus itu ditarik ke pusat, hingga akhirnya terdakwa Henry yang sebelumnya selalu alot dijadikan tersangka, kali ini, tidak lagi bisa bertindak seolah-olah menjadi warga Negara yang seolah-olah kebal dan mampu mengendalikan aparat hukum Henry pun kini bisa diseret di kursi pesakitan menjadi terdakwa.

Alhasil, Jaksa Penutun Umum (JPU) selain menyidangkan terdakwa Henry, juga menyeret empat orang terdakwa lain dalam sidang terpisah. Yaitu, Reny Susetyowardhani anak (alhamrhum H.Iskandar) selaku Dirut PT Dian Fortuna Erisindo, Notaris Umi Chalsum, Notaris Yuli Ekawati, dan Dyah Nuswantari Ekapsari.

Di luar persidangan, dengan adanya Bupati Saiful Ilah terjerat kasus OTT KPK terkait perizinan, meski tidak terkait kasus penyebotan lahan dengan terdakwa Henry, praktis semakin membuka tabir yang selama ini dibiarkan terang benderang “melukai” rasa keadilan ratusan ribu anggota Puskopkar di Jawa Timur terkait penyerobotan tanah rakyat Puskopkar yang berstatus menjadi agunan di Bank BTN ini. @aji/licom_09