Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Kejati Jabar diminta Kejagung tindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran KS NIK
Kejaksaan Agung RI meminta Kejaksaan Tinggi menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan program KS-NIK. @foto:dok.ist
HEADLINE

Kejati Jabar diminta Kejagung tindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran KS NIK 

LENSAINDONESIA.COM: Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) diminta Kejaksaan Agung (Kejagung) agar segera menindaklanjuti pelimpahan berkas dari Kejagung terkait masalah program Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) Kota Bekasi. Pasalnya, program ini jadi isu hangat di Kota Bekasi lantaran ada dugaan dalam penggunaan anggaran bersumber dari APBD beraroma penyimpangan.

Permintaan Kejagung itu menindaklanjuti laporan yang langsung disampaikan warga Kota Bekasi kepada Jaksa Agung pada 21 Juni 2019. Salah satu warga Kota Bekasi melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam program KS-NIK tersebut.

Elifer Sidabutar, pengamat anggaran dan kebijakan publik, mengungkapkan hal itu kepada awak media, Selasa (07/01/2020). Menurut Elifer, surat pelimpahan laporan dari Kejagung telah teregister dengan nomor : R-62/K.3/Kph.4/08/2019 ditujukan kepada Kejati Jawa Barat.

“Saya mendapatkan informasi bahwa laporan tersebut sudah dilimpahkan Jaksa Agung ke Kejati Jawa Barat,” ungkap Elifer.

Elifer berharap, Kejati Jabar mau serius dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait persoalan tersebut. Pertimbangan Elifer, agar masyarakat Kota Bekasi merasakan adanya kepastian kepastian hukum terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum pemerintah daerah.

Harapan agar Kejati Jabar serius merespon Kejaksaan Agung tersebut, praktis akan menjadi langkah preventif aparat penegak hukum demi progam untuk masyakarat itu tidak dimanfaatkan oknum dalam bertindak penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan anggaran.

Apalagi, kata Elifer, program KS-NIK di Kota Bekasi menjadi buah bibir tidak hanya di kalangan masyarakat, namun juga Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) setempat.

Elifer juga mengaku dirinya memang mendapatkan informasi bahwa persoalan tersebut sudah langsung dilimpahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar kepada bawahannya, Bidang Pidana Khusus (Pidsus) agar ditindaklanjuti.

“Saya berharap Kejati Jawa Barat, khususnya Pidsus mau menuntaskan laporan tersebut secara terang benderang agar tidak terjadi perspektif buruk,” tegasnya, ingin Kejaksaan Tinggi memberikan ketauladanan transparansi.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Bekasi, Sayekti Rubiah saat diminta tanggapannya terkait dugaan kasus tersebut oleh Kejagung dilimpahkan Kejati, ia menegaskan agar menanyakan langsung ke Kejati Jabar.

“Tanyakan saja ke Kejati, itukan bukan urusan Pemkot. Saya gak punya hak menjawab,” ucapnya saat dihubungi, Selasa (07/01/2020).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Tanti Rohilawati dikonfirmasi lewat WhatsApp, tidak memberikan jawaban. Namun Sekretaris Dinkes, Supono Bramana saat dikonfirmasi hanya menjawab singkat.

“Saya belum bisa komentar dulu, ya. Saya laporan ke pimpinan dulu ya dan makasih atas informasinya,” jawab Supono lewat WhatsApp-nya. @Sofie