LENSAINDONESIA.COM: Akibat banyak masyarakat terdampak banjir di Kota Bekasi mengalami arsip atau dokumen pribadi seperti sertifikat hak atas tanah rusak tergenang air, Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Bekasi membuka layanan publik untuk pengganti surat tanah yang rusak.

Layanan publik ini sebagai bentuk BPN Kota Bekasi turut hadir dalam meringankan warga yang terkena musibah bencana banjir. Praktis, warga menjadi sangat terbantu, mengingat proses pengurusan sertifikat tanah secara normal butuh waktu dan perhatian khusus.

BPN juga mewajibkan syarat – syaratnya cukup mudah. Di antaranya, hanya membawa sertifikat tanah yang rusak, KTP dan Kartu Keluarga (KK) dan biaya administrasinya sebesar pengganti blangko sertifikat sebesar Rp 50 ribu, dan salinan SU sebesar Rp 100 ribu.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Denny Ahmad Hidayat, mengatakan kegiatan ini merupakan kerjasama antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi dalam rangka penyelamatan arsip tanah di Kota Bekasi.

Tim yang dibentuk terjun langsung ke lapangan untuk membantu penyelamatan arsip masyarakat melalui loket yang disediakan di
Kantor Pertanahan di Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur.

“Kami juga membuka di posko – posko banjir, ada petugasnya yang berjaga di sana,” kata Denny, Jumat (10/01/2020).

Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Fatahuri mengatakan BPN Kota Bekasi hadir di tengah – tengah
musibah bencana banjir bagi masyarakat yang sertifikatnya rusak ini sudah disosialisasikan di kecamatan – kecamatan yang terkena
banjir melalui spanduk dan brosur yang disebar di sejumlah tempat.

“Sejak pagi ini sudah meluncur petugas ke Kecamatan Jatiasih untuk mendirikan posko di sana,” ucap Agenda, terkait agenda hari Jumat.

Kehadiran BPN turut membuktikan negara atau pemerintah hadir di tengah masyarakat yang terkena bencana banjir tahun ini, tentu
bisa menjadi contoh instansi pemerintahan yang lain. Ini lantaran tidak sedikit warga terdampak banjir yang juga mengeluhkan dokumen pribadi lain mengalami rusak. Misal, akte kelahiran maupun KTP kaitannya harus mengurus di Dinas Kependudukan, ijasah dan raport sekolah anak kaitan mengurus di sekolah bersangkutan dan Dinas Pendidikan, termasuk dokumen-dokumen perbankan dan lain-lain. @sofie