Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Rumah dinas PDAM Surabaya dikontrakkan untuk warkop, karyawan ‘terusir’
Rumah dinas PDAM Surya Sembada Surabaya di Jl Upajiwa dikontrakkan. FOTO: LICOM
HEADLINE JATIM RAYA

Rumah dinas PDAM Surabaya dikontrakkan untuk warkop, karyawan ‘terusir’ 

LENSAINDONESIA.COM: Sejumlah karyawan PDAM Surya Sembada harus terusir dari rumah dinas yang mereka tempati. Sebab, rumah-rumah dinas tersebut dikontrakkan ke pihak swasta.

Rumah dinas PDAM Surya Sembada yang di kontrakkan adalah rumah dinas di Jl Ngagel Rejo dan Jl Upajiwa Surabaya.

Sajak dua tahun lalu, deretan rumah dinas di Jl Ngagel Rejo telah berubah menjadi warung makan ‘dan warkop. Sementara rumah dinas Jl Upajiwa yang masih ditempati para karyawan, telah dipasang spanduk ‘dikontrakkan’.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arief Fathoni menyayangkan kebijakan PDAM Surya Sembada tersebut.

“Apabila benar pihak PDAM sengaja menyewakan perumahan dinas untuk kepentingan selain karyawan maka kurang elok,” katanya kepada lensaindonesia.com, Selasa (14/01/2020).

Menurutnya, akan lebih bagus bila perumahan yang memang sedianya untuk karyawan digunakan benar-benar untuk kebutuhan tempat tinggal karyawan.

“Biasanya rumah dinas itu untuk level manajemen menengah ke atas, kalau mereka tidak butuh rumah ya akan lebih baik dimanfaatkan menjadi mess karyawan. Sebab banyak karyawan yang masih belum memiliki tempat tinggal dan mereka sibuk kontrak rumah sana-sini,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya ini.

Menurutnya, dengan mamanfaatkan rumah dinas tersebut sebagaimana fungsinya, maka hal itu akan meningkatkan keaejahteraan karyawan, sebab tidak perlu lagi keluar biaya kontrak atau kos rumah.

Rumah dinas PDAM Surya Sembada Surabaya di Jl Ngagel Rejo yang sudah berubah jadi warkop. FOTO: LICOM

Toni juga menyoroti nilai ekonomis dan hukum dari praktik sewa menyewa rumah dinas PDAM.

Menurutnya, dari sisi hukum tidak masalah sepanjang hasil sewa menyewa tersebut masuk ke dalam pendapatan PDAM yang dilaporkan secara rutin.

Namun, dia, akan menjadi masalah ketika hasil sewa menyewa tidak masuk ke kas pendapatan PDAM.

“Ini bisa jadi pasal korupsi, makanya perlu ditelusuri. Jangan jangan semua disewakan namun hasilnya menguap,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i. Politisi partai Nasdem tersebut meminta PDAM Surya sembada melaporkan segala bentuk kegiatan bisnis terkait aset yang disewakan.

“Sebetulnya kalau dari sudut pandang bisnis perusahaan daerah tidak masalah. Namun, harus dilaporkan pemasukan perusahaan. Jangan sampai kemudian tidak menjadi laporan pendapatan atau tidak tercacat,” tegas Imam.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa terkait aset perusahaan daerah menjadi tanggung jawab direksi yang nantinya dilaporkan kepada Pemerintah Kota. Karena itu, segala bentuk bisnis dan pemanfaatan aset menjadi tanggungjawab perusahaan daerah dan akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Ya nanti dilaporkan saat RUPS dengan direksi dan komisaris. Disitu nanti akan dilaporkan pada pemilih saham termasuk Pemerintah Kota,” jelasnya.@wan