Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Gubernur Khofifah roadshow ke kementerian, target 218 proyek masuk RPJMN
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parwansa bersama rombongan di roadshow ke kementerian. FOTO: sarifa-LICOM
HEADLINE PROOTONOMI

Gubernur Khofifah roadshow ke kementerian, target 218 proyek masuk RPJMN 

LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa menggelar kunjungan (roadshow) ke sejumlah kementerian di Jakarta.

Khofifah yang didampingi Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono dan tim roadshow yang terdiri dari sejumlah pejabat eselon II melakukan roadshow terkait Perpres No. 80 Tahun 2019 untuk Percepatan Pembangunan Perekonomian Jawa Timur.

Setelah sebelumnya kunjungan perdana ke Kementerian BUMN, mereka juga berkunjung ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Gubernur Khofifah memastikan sebanyak 218 proyekdi wilayahnya akan masuk dalam RPJMN yang rencananya akan disahkan pada 20 Januari mendatang.

“Sebanyak 218 proyek yang tercantum dalam Perpres 80/2019 telah terkonfirmasi semuanya masuk dalam RPJMN 2020. Secara keseluruhan semua sudah klop, namun dalam diskusi tadi ada pengembangan-pegambangan, contohnya seperti pembangunan Pelabuhan Probolinggo,” jelas Khofifah setelah bertemu langsung Menteri Bappenas Suharso Monoarfa.

Ditegaskan gubernur perempuan pertama di Jatim ini, Kementerian Bappenas menurut Gubernur Khofifah sebagai pintu masuk semua perencanaan pembangunan nasional, sehingga kunjungan ke Bappenas menjadi pembuka jalan untuk kunjungan ke Kementerian lainnya.

“Jika sudah masuk ke dalam RPJMN maka sudah mengalir ke seluruh Kementerian,” jelas Gubernur Khofifah.

Sementara untuk tahap selanjutnya adalah memastikan bahwa ke-218 proyek tersebut juga akan masuk pada RKP tahun 2021.

Khofifah mengaku akan terus memaksimalkan realisasi Perpres 80/2019 ini sebagai pintu masuk percepatan pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan bahkan percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur harus bisa menyatu. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang bagaimana suatu proyek harus bisa memiliki dampak langsung ke masyarakat.

Kedepannya setelah acara roadshow ke kementerian ini selesai, Gubernur Khofifah beserta jajarannya akan langsung turun ke lima Bakorwil di Jatim untuk kemudian dilanjutkan pertemuan dengan para investor.

Demi mendukung sistem kerja yang dituntut paralel tersebut, orang nomor satu di Jawa Timur ini menilai peran PPMO sangat diperlukan. Pemprov Jatim telah menyiapkan posko PPMO di Bappeda dan diharapkan bisa membantu kelancaran ke-218 proyek sesuai lampiran Perpres 80/2019.

Dengan jumlah penduduk mencapai 15% dari total penduduk Indonesia, Khofifah menyatakan keoptimisannya melalui percepatan pembangunan di Jawa Timur akan memberi dampak positif bagi peningkatan perekonomian nasional.

Menteri Bappenas RI Suharso Manoarfa menyatakan hal yang sama, soal konfirmasi perihal masuknya 218 proyek ke dalam RPJMN.

“Dari 218 semuanya sudah masuk ke dalam RPJMN, namun tetap perlu sinkronisasi lanjutan tentang detail proyek sehingga nantinya bisa dibawa kepada Rapat Terbatas (Ratas),” tambah Menteri Suharso.

Dirinya menyebut perlu dipastikan kembali tentang kesiapan proyek mulai dari kesiapan lahan hingga rancangan detail mengenai proyek yang tercantum pada lampiran Perpres 80/2019 tersebut.

Selain kepastian 218 proyek Perpres tersebut, Gubernur Khofifah mengaku mendapatkan arahan tambahan dari Menteri Bappenas yaitu tentang kemungkinan membuka ruang pembeayaan melalui Obligasi Daerah.

“Obligasi Daerah memungkinkan untuk bisa memberikan percepatan pembangunan di Jawa Timur,” imbuh Khofifah Indar Parawansa.

Dirinya menjelaskan, bahwa untuk saat ini belum ada daerah di Indonesia yang pernah mencoba format pendanaan tersebut. Sehingga, masih perlu dilakukan pendalaman oleh tim Pemprov Jatim yang rencananya akan dilakukan di kunjungan ke Kementrian Keuangan dan Kementerian dalam negeri minggu ini.@sarifa