Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Lawan pencemaran limbah pindang Watulimo, LSM malah dianggap provokator
AKTIVIS: Joko dan Mustagfirin (merah). FOTO: rofik-LICOM
AKTIVIS

Lawan pencemaran limbah pindang Watulimo, LSM malah dianggap provokator 

LENSAINDONESIA.COM: Aktivis LSM Jaringan Aksi Masyarakat untuk Budaya dan Ekologi (JAMBE) dan Aliansi Rakyat Peduli Trenggalek (ARPT) terus mendorong pemerintah daerah segera menangani pencemaran limbah industri ikan pindang di Kecamatan Watulimo.

Limbah akibat aktivitas industri pindang ini mengakibatkan sungai di pesisir selatan tercemar. Mirisnya, pencemaran sudah berlangsung sejak belasan tahun lalu.

Ketua LSM ARPT, Mustagfirin menyampaikan, pencemaran terjadi karena produsen pindang sebelumnya tidak memakai instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Selama ini, kata dia, sebayak 60 industri pindang yang tersebar di Desa Margomulyo, Prigi dan Tasikmadu langsung membuang limbahnya ke sungai.

“Sumur warga di Margomulyo juga berubah warna dan berbau amis akibat dampak limbah,” kata Firin saat di temui lensaindonesia.com, Kamis (16/01/2020).

Firin menyampaikan, upayanya bersama LSM JAMBE membebaskan lingkungan dan masyarakat dari pencemaran limbah pindang di Watulimo tidak mudah. Sebab pihaknya juga harus ‘berhadapan’ dengan sebagian masyarakat yang kurang ‘senang’ ketika isu pencemaran lingkungan ini mendapat sorotan.

“Sampai kami dianggap provokator. Sebagian pihak tidak setuju dengan perjuangan kami dengan berbagai alasan. Tetapi kami tetap bergerak membebaskan lingkungan dari pencemaran ini,” tegasnya.

Firin menyampaikan, untuk menyelesaikan masalah limbah pindang, pihaknya telah berkirim surat kepada seluruh pihak terkait dan mendorong DPRD Kabupaten Trenggalek untuk menggelar hearing (dengar pendapat).

“Alhamdulillah hearing bisa terlaksana pada 9 Januari kemarin. Hasilnya, solusi untuk mengatasi limbah adalah merelokasi pemindang atau pengadaan IPAL. Masalahnya perwakilan pengusaha pindang tidak hadir,” katanya.

Ketua LSM JAMBE, Joko Suroso menegaskan, bahwa upayanya membebaskan Watulimo dari pemcemaran limbah ini bukan berarti menolak atau ingin menutup produksi pindang tradisional yang ada.

“Saya sudah sampaikan pada beberapa pengusaha pindang, kami sangat mendukung industrinya karena telah membangkitkan perekonomian warga dan menyerap banyak tenaga kerja. Kami hanya ingin limbah industrinya juga harus diperhatikan. Itu yang harus dipahami para pemindang,” paparnya.

Joko mengaku prihatin bila upayanya menjaga kelestarian lingkungan justru dianggap memusuhi para pengusaha pindang.

“Ada beberapa pengusaha pindang yang saya temui untuk dialog, belum apa-apa sudah emosi,” ungkapnya.

Joko berharap, para pemindang mentaati surat teguran dari Bupati Trenggalek yang meminta dua hal, yaitu agar pemindang merelokasi usahanya ke sentra pemindangan Bengkorok dengan membangun tempat semi permanen secara swadaya atau tetap beroperasi ditempat semula namun harus membuat IPAL sendiri.

“Pada 19 Desember 2019 bupati telah mengeluarkan surat teguran. Dimana dalam surat itu ditegaskan bahwa pemindang diberi deadline hingga 31 Januari 2020 untuk segera relokasi ke sentra pemindangan Bengkorok atau membuat IPAL. Pak Bupati juga menyatakaan bahwa limbah industri pindang di sekitar pemukiman warga ini terbukti telah mencemari lingkungan. Jadi kami harap pemindang mematuhi teguran bupati,” pungkasnya.@rofik