Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Pencemaran limbah di Watulimo, LSM pesimis pemindang patuhi surat teguran Bupati Trenggalek
Tidak ada aktivitas pembangunan tempat industri pindang semi permanen di Tempat Relokasi Sementara Pemindangan Ikan Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Kamis (16/01/2020). FOTO: rofik-LICOM
AKTIVIS

Pencemaran limbah di Watulimo, LSM pesimis pemindang patuhi surat teguran Bupati Trenggalek 

LENSAINDONESIA.COM: Aktivis LSM Jaringan Aksi Masyarakat untuk Budaya dan Ekologi (JAMBE) dan
Aliansi Rakyat Peduli Trenggalek (ARPT) mengapresiasi respon Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin terhadap pencemaran limbah industri pindang di Kecamatan Watulimo.

Terkait adanya pencemaran lingkungan yang sudah berlangsung belasan tahun itu, pada 19 Desember 2019 bupati telah mengeluarkan surat teguran.

Dimana dalam surat itu ditegaskan bahwa pemindang diberi deadline hingga 31 Januari 2020 untuk segera relokasi ke sentra pemindangan Bengkorok atau membuat instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).

“Kami mengapresiasi respon Pak Bupati. Sebab dengan segera mengeluarkan surat teguran itu. Kami minta pemindang mematuhi surat teguran itu sebab bupati juga menyatakaan bahwa limbah industri pindang di sekitar pemukiman warga ini terbukti telah mencemari lingkungan,” kata Ketua LSM JAMBE, Joko Suroso saat ditemui lensaindonesia.com, Kamis (16/01/2020).

Joko menyebutkan, saat ini terdapat 60 pemilik usaha pemindangan di Kecamatan Watulimo.

Dari 60 pemindang Desa Margomulyo, Prigi dan Tasikmadu tersebut, 34 masih berproduksi di tengah pemukiman, sedangkan sisanya sudah berada di Sentra Pemindangan Bengkorok.

“Semua pembuang limbahnya ke sungai. Selama ini mereka tidak memiliki ipal,” ungkapnya.

Tempat Relokasi Sementara Pemindangan Ikan Watulimo. FOTO: rofik-LICOM

Limbah industri pindang yang berada di Desa Margomulyo, Prigi dan Tasikmadu ini mengakibatkan sungai di pesisir selatan tercemar. Air sungai yang dulunya jernih, saat ini berubah
menjadi hitam pekat dan berbau anyir.

Sementara itu, Ketua LSM ARPT, Mustagfirin merasa pesimis para pemindang tersebut akan mentaati teguran bupati. Sebab, sejak surat tersebut diterbitkan, hingga hari ini nyaris tidak tampak aktivitas para memindang merelokasi usahanya ke sentra Bengkorok atau membuat IPAL.

“Kami pesimis perintah bupati yang dikeluarkan melalui surat teguran itu dilaksanakan oleh para pemindang. Sebab sampai kemarin saja kami lihat tidak ada progres pembangunan lokasi baru di Sentra Bengkorok oleh para pemindang. Apalagi membuat IPAL. Tenggat waktunya tinggal 14 hari lagi,” ujarnya.

Firin menegaskan, bila para pemindang mengabaikan teguran dan perintah bupati, maka pihaknya akan meneruskan kasus pencemaran lingkungan ini ke kementerian dan kepolisian.

“Bila teguran diabaikan, maka kami akan layangkan surat ke kementerian lingkungan hidup, Polda Jatim dan lembaga terkait lainnya,” tandas Firin.

Di lain pihak, Midi, seorang pengusaha pindang yang sudah 10 tahun menempati Sentra Pemindangan Bengkorok Watulimo membenarkan bila tidak ada aktivitas pembangunan tempat semi permanen di lokasi relokasi.

Ia pun heran dengan para pemindang yang ogah direlokasi dari pemukiman penduduk.

“Itu katanya mau dipakai tempat relokasi pemindang. Tapi nggak tahu kapan mulainya,” ujarnya sambil menunjuk lahan yang disiapkan untuk tempat relokasi.

“Saya dulu juga memindang di rumah. Karena sering didemo warga akhirnya dipindahkan kesini. Ya nggak tahu kenapa mereka kok tidak mau dipindahkan ke sini. Ya namanya manusia,” ujarnya.@rofik