Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Relokasi industri pindang Watulimo teracam gagal, Kadis Perikanan ‘salahkan’ deadline bupati terlalu mepet
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Trenggalek, Cusi Kurniawati. FOTO: rofik-LICOM
HEADLINE JATIM RAYA

Relokasi industri pindang Watulimo teracam gagal, Kadis Perikanan ‘salahkan’ deadline bupati terlalu mepet 

LENSAINDONESIA.COM: Puluhan pengusaha pemindangan ikan di Kecamatan Watulimo yang limbah produksinya terbukti mencemari lingkungan diindikasi tidak mentaati perintah Bupati Trenggalek untuk pindah ke lokasi sentra pemindangan di Bengkorok dan membuat instasi pengolahan limbah (IPAL).

Sebab, hingga batas waktu 31 Januari kurang 14 hari lagi, sampai saat ini tidak ada akvitas para pemindang mendirikan bangunan semi permanen di lahan relokasi yang telah disediakan. Sementara, pemindang yang bertahan di area pemukiman, juga belum terlihat ada yang membuat instalasi limbah.

Terkait sikap para pengusahan yang tidak patuh ini, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Trenggalek, Cusi Kurniawati justru ‘menyalahkan’ deadline dari Bupati Mochamad Nur Arifin yang dinilainya terlalu mepet.

Deadline terlalu mepet. Karena itu yang mengeluarkan pak bupati, jadi biar nanti bapak bupati yang memberikan (perpanjangan). Nanti kita akan meminta perpanjangan (perpanjangan deadline pada bupati),” katanya saat ditemui lensaindonesia.com di ruang kerjanya, Jumat (17/01/2020).

Menurut Cusi, saat itu Bupati Mochamad Nur Arifin merespon permasalahan dan memberikan surat teguran berisi instruksi relokasi dan pembuatan IPAL secara cepat. “Waktu itu di DPR, beliaunya minta langsung-langsung (diberi teguran dan deadline). Saat itu saya sudah panggilkan BRI untuk bantuan modal. Padahal (pemindang) juga butuh persiapan (relokasi dan membuat IPAL),” ucapnya.

Mengenai limbah industri pindang yang meresahkan warga tersebut, Cusi menyampaikan, bahwa para pihak terkait saat ini bersama-sama mencari solusinya.

Lantas ketika ditanya mengapa produksi pindang yang sudah belasan tahun mencemari lingkungan ini baru sekarang dicarikan solusinya, Cusi hanya menjawab, “Biasalah, namanya pelaku usaha, suka begitu, kurang memperhatikan sekitarnya.”

Sebelumnya, Ketua LSM Aliansi Rakyat Peduli Trenggalek (ARPT) Mustagfirin merasa pesimis para pemindang tersebut akan mentaati teguran bupati. Sebab, sejak surat tersebut diterbitkan pada 19 Desember 2019 lalu, hingga hari ini nyaris tidak tampak aktivitas para memindang merelokasi usahanya ke sentra Bengkorok atau membuat IPAL.

Dimana dalam surat itu ditegaskan bahwa pemindang yang terbukti telah mencemari lingkungan diberi deadline hingga 31 Januari 2020 untuk segera relokasi ke sentra pemindangan Bengkorok atau membuat IPAL.

“Kami pesimis perintah bupati yang dikeluarkan melalui surat teguran itu dilaksanakan oleh para pemindang. Sebab sampai kemarin saja kami lihat tidak ada progres pembangunan lokasi baru di Sentra Bengkorok oleh para pemindang. Apalagi membuat IPAL. Tenggat waktunya tinggal 14 hari lagi,” ujarnya.

Firin menegaskan, bila para pemindang mengabaikan teguran dan perintah bupati, maka pihaknya akan meneruskan kasus pencemaran lingkungan ini ke kementerian dan kepolisian.

“Bila teguran diabaikan, maka kami akan layangkan surat ke kementerian lingkungan hidup, Polda Jatim dan lembaga terkait lainnya,” tandas Firin.

Diketahui, saat ini terdapat 60 pemilik usaha pemindangan di Kecamatan Watulimo.

Dari 60 pemindang Desa Margomulyo, Prigi dan Tasikmadu tersebut, 34 masih berproduksi di tengah pemukiman, sedangkan sisanya sudah berada di Sentra Pemindangan Bengkorok.

“Semua pembuang limbahnya ke sungai. Selama ini mereka tidak memiliki ipal,” ungkapnya.

Limbah industri pindang yang berada di Desa Margomulyo, Prigi dan Tasikmadu ini mengakibatkan sungai di pesisir selatan tercemar. Air sungai yang dulunya jernih, saat ini berubah
menjadi hitam pekat dan berbau anyir.@rofik