Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Oknum pejabat Pemkab Trenggalek diduga jadi makelar IPAL industri pindang
Produksi pindang milik Yasni di Dusun Sempu, Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. FOTO: rofik-LICOM
HEADLINE JATIM RAYA

Oknum pejabat Pemkab Trenggalek diduga jadi makelar IPAL industri pindang 

LENSAINONESIA.COM: Oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Trenggalek diduga memanfaatkan polemik penanganan limbah industri pindang di Kecamatan Watulimo dengan menjadi ‘makelar’ IPAL (instalasi pengelolaan air limbah).

Dugaan penyalahgunaan jabatan ini senyampang dengan banyaknya para pemilik usaha pemindangan ikan yang menolak direlokasi dari tengah pemukiman ke Sentra Pemindangan Ikan Watulimo.

Indikasi adanya praktik ‘makelar’ IPAL ini tergambar dari keterangan Yasni pemilik usaha penindangan ikan di Dusun Sempu, Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo.

Yasni mengatakan, memilih membeli IPAL agar tetap menjalankan usahanya di tengah pemukiman dari pada harus mengikuti relokasi seperti yang diinstruksikan oleh Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin.

Yasni mengungkapkan, untuk membuat IPAL akan membeli dari sebuah CV yang ditunjuk oleh pihak kabupaten (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek). “Bilangnya ketua begitu (beli). Ada ketuanya (Ketua kelompok pemindang) Pak Juli namanya. Bisa lebih jelas kalau tanya Pak Juli,” ungkap saat ditemui lensaindonesia.com di tempat produksi pindang miliknya, Sabtu (18/01/2020).

Yasni menyebut, dalam pertemuan antara pemindang dengan pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan & Kelautan) pihaknya ditunjukkan gambar IPAL.

Dalam pertemuan di Gedung Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Watulimo pada 6 Januari 2020 itu juga dipaparkan beberapa ukuran IPAL sesuai dengan kapasitas produksi para pemindang.

Kata Yasni, ukuran IPAL yang ukuran besar untuk produksi pindang sekitar 8 ton, sedangkan ukuran sedang untuk produksi 4-6 ton. Sedangkan yang terkacil adalah kapasitas produksi 2-3 ton per hari.

“Saya ukuran (IPAL) yang paling kecil karena produksi sekitar 2 ton. Harganya Rp 36,750 juta. Ada, ditunjukkan gambar IPAL-nya. Dikasih foto kopi IPAL,” ungkapnya.

Selian Yasni, sejumlah pemindang juga memilih membeli IPAL ketimbang relokasi ke Bengkorok.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Trenggalek, Cusi Kurniawati juga menyampaikan bahwa untuk membantu para pemindang membuat IPAL, pihaknya telah memfasilitasi dengan bantuan pinjaman dari Bank BRI.

“Saat itu saya sudah panggilkan BRI untuk bantuan modal,” katanya saat ditemui di kantornya, Jumat (17/01/2020).

Terkait hal dugaan ‘makelar’ IPAL yang melanggar Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek, Ir Muyono Piranata belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali telponya dihubungi, ia tidak memberikan jawaban.

Seperti diketahui, dalam mengatasi pencemaran limbah indusri pindang di Kecamatan Watulimo, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, pada 19 Desember 2019 bupati telah mengeluarkan surat teguran.

Dimana dalam surat itu ditegaskan bahwa pemindang diberi deadline hingga 31 Januari 2020 untuk segera relokasi ke sentra pemindangan Bengkorok atau membuat IPAL.@rofik