Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Komisi A DPRD Surabaya buka posko pengaduan lahan dan aset YKP
Anggota Komisi A DPRD Surabaya. FOTO: dok
Adv-News

Komisi A DPRD Surabaya buka posko pengaduan lahan dan aset YKP 

LENSAINDONESIA.COM: Komisi A DPRD Surabaya membuka posko pengaduan bagi masyarakat terkait jual beli tanah vasum dan aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP).

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arief Fathoni mengatakan, bagi semua pembeli rumah di perumahan YKP dan PT Yekape baik dimasa lalu maupun masa sekarang yang belum diberikan fasum dan fasosnya dipersilahkan datang menyampaikan pengaduan.

Kemudian, lanjut Arif Fathoni, bagi masyarakat yang mengetaui dugaan adanya fasum yang diperjual belikan kepada pihak lain juga dipersilahkan melaporkan.

“Kita ingin menyelamatkan Pemkot Surabaya yang sudah mengambil alih pengelolaan dan semuan YKP ini agar tidak menggambil alih kucing dalam karung. Artinya, proses pengambil alihan YKP yang disyukuri oleh juaan rakyat Surabaya ini benar-benar dapar digunakan untuk kemakmuran rakyat, baik warga pembeli rumah YKP maupun warga yang akan membeli rumah YKP,” ujar Arief Fathoni, Jumat (17/01/2020).

Politisi Golkar ini menambahkan, jika nantinya masih ditemukan praktek-praktek serupa enjualan tanah lahan fasum/fasos maupun tanah lahan kosong, Komisi A akan mendorong Pemkot untuk melakukan proses hukum terhadap kepemimpinan YKP yang lama.

Sebelumnya, Arief Fathoni mengungkap adanya penjualan tahan lahan fasilitas umum/fasilitas sosial (fasum/fasos) YKP ke PT MBB. Perjanjian jual beli tanah yang diduga lahan fasum perumahan Rungkut Asri Timur, Kelurahan Rungkut Kidul, RW 10 itu dilakukan pada tahun 1998.

Penjualan lahan fasum tersebut dinilai melanggar peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan wali kota. Hak warga mendapatkan fasum/fasos wajib dilakukan karena warga ketika membeli perumahan juga membeli faislitasnya.

“Ketika yang tercatat dalam site plan fasum kemudian oleh YKP dijual ini pelanggaran hukum,” tegasnya.

Arief Fathoni juga mendesak pengurus YKP yang baru dalam hal ini Pemkot Surabaya untuk membatalkan perjanjian jual beli tanah seluas 15.000 m2, yang berdasarkan data di Bappeko tanah tersebut tercatat sebagai lahan fasum.

“Tanah lahan fasum yang jatuh ke katangan pihak ketiga itu harus dibatalkan dan kembali oleh pemkot,” tegas Toni sapaan akrabnya.

Sementara dari pantaun di lapangan, Sabtu (18/1/2020) pagi, tanah lahan fasum yang dijual oleh pengurus YKP pada tahun 1998 ke PT MBB itu kini sudah akan mulai dibagun. Di lokasi sudah ada sekitar 30 pekerja dan alat berat serta material.@ADV