Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Saksi ahli dari Unair dan Ubhara perkuat dakwaan penyerobotan tanah rakyat Puskopkar 20 hektar
Lahan 20 hektar bekas tanah kas desa (TKD) di depan Bandara Juanda Sidoarjo ini dibeli Puskopkar Jatim dari 5 kepala desa sejak 1994. Era Bupati Saiful Ilah, lahan ini dikuasai penguasaha Henry J Gunawan hanya dengan bayar uang muka Rp3 M kermudian dibangun pusat pergudangan industri untuk dijualbelikan. @foto: ist
HEADLINE

Saksi ahli dari Unair dan Ubhara perkuat dakwaan penyerobotan tanah rakyat Puskopkar 20 hektar 

LENSAINDONESIA.COM: Dua saksi ahli dari Universitas Airlangga dan Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perkara pemalsuan akta otentik dan penyerobotan tanah rakyat seluas 20 hektar milik Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jawa Timur, Senin (20/01/2020) di ruang Utama Delta Kartika Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Ketua Majelis Hakim Achmad Peten Sili membuka kesempatan kedua saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa Henry Jocosity Gunawan dan bawahannya, Yuli Ekawati untuk menyampaikan pandangan terkait kasus tanah eks tanah kas desa (TKD) di kawasan strategis depan Bandara Juanda itu.

Saksi ahli Urip Santoso dari Unair yang dikenal cukup idealis dalam membela kepentingan rakyat terkait masalah keagrariaan merupakan akademisi Unair yang ahli hukum pertanahan/ agraria, menyampaikan kesaksiaannya cukup bernas. Begitu pula Dr Sholahudin akademisi Ubhara, yang ahli hukum pidana yang track record-nya menjadi asset potensial Ubhara, kesaksiannya juga amat obyektif.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah mendengarkan beberapa poin keterangan kedua saksi ahli itu, praktis semakin mendapatkan titik
terang unsur-unsur pelanggaran pidana terkait fakta-fakta persidangan terdakwa Henry J Gunawan dan empat terdakwa lainnya. JPU mendakwa pengusaha Henry J Gunawan alias Cen Liang ini bersama terdakwa lainnya melakukan pemalsuan surat akta otentik dan
penyerobotan lahan seluas 20 hektar di Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo milik Puskopkar Jatim.

Keterangan saksi ahli menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, menjadi fakta persidangan amat gamblang. Saksi ahli Urip Santoso menegaskan, bahwa perjanjian perikatan jual beli tanah (PPJB) tidak bisa ditingkatkan menjadi akte jual beli sebelum adanya hak yang resmi seperti sertifikat tanah atau HGB yang dipenuhi terlebih dulu.

“Harus memiliki sertifikat atau HGB baru bisa dilakukan jual beli,” kata saksi ahli dari Unair ini dikutip LensaIndonesia.com.

JPU pun mengamini penjelasan saksi ahli hukum pidana dari Ubhara saat majelis hakim menyinggung soal pemalsuan akta otentik. Dr
Sholahudin mengatakan, bahwa pemalsuan akta otentik dapat naik jadi perkara pidana apabila dipakai untuk suatu kepentingan tertentu.

“Kalau belum digunakan ya, tidak dapat dipidanakan,” jawab ahli hukum pidana dari Ubahara ini.

Praktis, JPU semakin meyakini bahwa dakwaannya terkait kejahatan pidana yang dilakukan terdakwa Henry J Gunawan dan empat terdakwa lainnya tidak bisa disangkal.

Pasalnya, fakta persidangan mengungkap sebagaimana pengakuan terdakwa notaris Dyah Nuswantari Ekapsari yang menjadi saksi untuk terdakwa notaris Umi Chalsum dan terdakwa Reny selaku Dirut PT Dian Fortuna. Dyah mengaku, bahwa dirinya dimintai bantuan untuk membuat akte pelepasan tanah di Desa Pranti oleh terdakwa Umi Chalsum dan terdakwa Reny karena peta bidang yang dibuat BPN
Sidoarjo sudah keluar.

“Saya disodori petikan akte oleh Umi Chalsum dengan tahun mundur, yakni tahun 2000. Sementara penandatanganan akte saya lakukan
tahun 2008, saya mengakui salah Pak Hakim, ini saya lakukan demi membantu teman saya terdakwa Umi Chalsum yang saat itu belum menjadi notaris PPAT,” ujar Dyah.

Dyah berdalih karena ia dimintai bantuan, sehingga konsep akte pelepasan tanah Desa Pranti bukan dirinya, namun dilakukan terdakwa Umi Chalsum.

“Saya hanya tanda tangan, karena dijamin aman tidak ada masalah dikemudian hari, ndak tahunya sekarang jadi begini,” kata Dyah.

Agenda sidang lanjutan ini sedianya diteruskan dengan pembacaan tuntutan jaksa untuk tiga terdakwa yakni Reny, Dyah dan Umi Chalsum. JPU beralasan belum siap, akhirnya pembacaan tuntutan ditetapkan Ketua Majelis Hakim Ahmad Peten Sili pada Senin pekan depan (27/01/2020).

Sebelum mengakhiri sidang, Ketua Majelis Hakim membuat keputusan cukup mengejutkan. Empat terdakwa yakni Reny, Yuli Ekawati, Dyah dan Umi Chalsum yang selama persidangan ditahan di Rutan (Rumah Tahanan), ditetapkan untuk ditangguhkan.

“Empat terdakwa kami tangguhkan penahanannya. Harus tetap kooperatif ya, nanti saat tuntutan sidang wajib hadir. Jika tidak hadir nanti akan menyulitkan terdakwa sendiri,” tegas Hakim Peten Sili.

Para terdakwa saling berpelukan sembari menangis. Masing-masing sepertinya girang lantaran upayanya untuk bebas dari tahanan,
terwujud.

Sidang sepekan sebelumnya, Majelis Hakim diketuai Ahmad Peten Sili ini sempat mempersingkat jalannya sidang. Kelima terdakwa
itu disidangkan dalam dua sesi. Sesi pertama, masing-masing terdakwa diminta keterangan sebagai saksi untuk terdakwa yang lain.
Saat itulah, Notaris Dyah Nuswantari Ekapsasi mengakui mengesahkan akta otentik atas tanah yang oleh Umi Chalsum dijelaskan
sudah ada peta bidang yang diterbitkan BPN Sidoarjo.

Proses pemriksaan terdakwa itu, Majelis Hakim menempatkan terdakwa Henry J Gunawan selaku Direktur Utama (Dirut) PT Gala Bumi Perkasa untuk diperiksa terakhir. Mengawali pemeriksaan terdakwa ini, Ketua Majelis Hakim sempat melontarkan pertanyaan yang mengejutkan pengunjung sidang.

“Saudara ini cukup terkenal, raport banyak sekali. Semenjak perkara ini menambah bagian dari luar, saya ikuti kasus saudara di
Surabaya dan ada dimana-mana. Ada yang bilang saudara hobi berperkara,” kata Achmad Peten Sili, mengawali sidang dikutip
LensaIndonesia.com

Terdakwa Henry J Gunawan yang selalu menjawab “baik” dan “siap”, mengaku bahwa perkaranya bukan perkara yang besar, namun selalu
menjadi bebannya.

“Perkara ini bukan perkara yang besar, tapi dimana saya bisa bantu orang saya selalu beban,” dalih terdakwa Henry.

Diketahui, JPU Kejaksaan Negeri Sidoarjo mendakwa Henry Jocosity Gunawan dengan pasal berlapis. Yaitu, pemalsuan surat, memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik serta dinyatakan melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.

“Terdakwa Henry J Gunawan didakwa telah melanggar pasal 264 ayat (2) KUHP pasal 266 ayat (1) KUHP, serta pasal 385 ke -1 KUHP,” kata JPU Budhi Cahyono.

Dugaan pemalsuan akta otentik itu melibatkan terdakwa Reny Susetyowardhani anak dari (H.Iskandar/alm) Dirut PT Dian Fortuna Erisindo, Notaris Umi Chalsum, Notaris Yuli Ekawati, dan Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari.

Modus pemalsuan akta otentik tersebut, yang semula atas nama badan dialihkan atau dijual yang mengarah pada perorangan. Dalam penyidikannya, Bareskrim Mabes Polri mengungkap bahwa tanah dengan luas total 25 hektare itu adalah milik Puskopkar Jatim yang dikuasakan kepada Iskandar sebagai Ketua Divisi Perumahan Puskopkar, dan berstatus sebagai agunan kredit BTN senilai Rp 25 miliar.

Pasca Iskandar meninggal, tanah itu diduga dikuasai atau diakui Reny Susetyowardhani anak dari almarhum Iskandar. Kemudian,
tanah itu dijual Reny dengan dugaan memalsukan sejumlah dokumen, dengan pembeli Henry Jocosity Gunawan dan uang muka sekitar Rp 3 miliar.

Setelah memberikan uang muka itu, Henry J Gunawan membangun kawasan pergudangan yang diiklankan di media massa dan diperjualbelikan untuk kalangan industri. Tindakan Henry J Gunawan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dianggap merugikan Puskopkar Jatim senilai Rp300 miliar. @rm/arj