Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Terkait dugaan penunjukan CV penyedia IPAL pemindang Watulimo, Pakar hukum pidana: Bila ASN terlibat, ya korupsi
Produksi pindang milik Yasni di Dusun Sempu, Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. FOTO: rofik-LICOM
JatimRaya

Terkait dugaan penunjukan CV penyedia IPAL pemindang Watulimo, Pakar hukum pidana: Bila ASN terlibat, ya korupsi 

LENSAINDONESIA.COM: Pakar hukum pidana dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Wayan Titip Sulaksana, bersikap keras terhadap dugaan adanya oknum pejabat dinas Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang terlibat dalam penunjukkan CV untuk penyediaan alat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) industri pindang milik sejumlah warga di Kecamatan Watulimo.

Wayan Titip mengaku sudah tidak kaget dengan praktik semacam itu. Menurutnya, budaya ‘bancaan’ dalam birokrasi telah menjadi budaya. Utama urusan penyediaan/pengadaan barang (proyek).

“Sampean (anda) kaget? Ini sudah jadi budaya dalam birokrasi kita. Patologi birokrasi seperti makelar proyek (penyedia barang/jasa) bukan hal aneh dengan dalih gaji kecil,” tegasnya.

Ia meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebab, bila oknum pejabat ASN bertindak ataupun turut serta dalam pengadaan barang dan jasa adalah korupsi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ASN dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.

“Sudah jelas, ASN dilarang ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa. Bila dilanggar itu namanya korupsi,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Trenggalek diduga memanfaatkan polemik penanganan limbah industri pindang di Kecamatan Watulimo dengan berkerjasana dengan konsultan menunjuk CV penyedia IPAL.

Dugaan penyalahgunaan jabatan ini senyampang dengan banyaknya para pemilik usaha pemindangan ikan yang menolak direlokasi dari tengah pemukiman ke Sentra Pemindangan Ikan di Bengkorok.

Indikasi adanya praktik ‘makelar’ IPAL ini tergambar dari keterangan Yasni pemilik usaha penindangan ikan di Dusun Sempu, Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo.

Yasni mengatakan, memilih membeli IPAL agar tetap menjalankan usahanya di tengah pemukiman dari pada harus mengikuti relokasi seperti yang diinstruksikan oleh Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin.

Yasni mengungkapkan, untuk membuat IPAL akan membeli dari sebuah CV yang ditunjuk oleh pihak kabupaten (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek).

“Bilangnya ketua begitu (beli). Ada ketuanya (Ketua kelompok pemindang) Pak Juli namanya. Bisa lebih jelas kalau tanya Pak Juli,” ungkap saat ditemui lensaindonesia.com di tempat produksi pindang miliknya, Sabtu (18/01/2020).

Yasni menyebut, dalam pertemuan antara pemindang dengan pemerintah (Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan & Kelautan) pihaknya ditunjukkan gambar IPAL.

Dalam pertemuan di Gedung Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Watulimo pada 6 Januari 2020 itu juga dipaparkan beberapa ukuran IPAL sesuai dengan kapasitas produksi para pemindang.

Sementara itu, juru bicara Kelompok Pemindang Karya Cipta Bahari, Suparto membantah adanya oknum pejabat yang diduga menjadi ‘makelar’ IPAL untuk para pengusaha pindang di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek yang memilih bertahan di pemukiman.

“Tidak benar. Salah itu. Tidak ada yang namanya makelar,” katanya saat menghubungi lensaindonesia.com, Sabtu malam (18/01/2020).

Suparto menyatakan, bahwa keterangan yang disampaikan Yasni bahwa yang memberikan gambar IPAL dan membelinya di sebuah CV adalah pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup Trenggalek) tersebut tidak benar.

“Yang menunjukkan CV itu konsultan dinas (dinas lingkungan hidup). Bukan orang dinas. Pak Yasni tidak ikut kumpulan (pertemuan). Yang ikut menantunya, Wito,” jelasnya.

Suparto menyebut, pertemuan yang berlangsung di Balai Pertemuan Masyarakat (BPM) Tasikmadu itu dihadiri Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan, konsultan dinas serta kelompok pemindang. “Tanggalnya saya lupa,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, kata Suprapto, pihak konsultan memaparkan wawasan tentang IPAL pada para pemindang. Kemudian konsultan menawarkan berbagai ukuran IPAL sekaligus harganya.

“Kami diberi desain, gambar (IPAL). Pemindang tidak tahu belinya dimana, pesannya ke siapa, kan nggak tahu. Ya okelah (terpaksa beli)” paparnya.

Jadi, menurut Suparto, penunjukan CV penyedia IPAL bukan dilakukan oleh pihak dinas melainkan konsultan dinas (Dinas Lingkungan Hidup).

“Konsultan yang punya kenalan pabrik pembuat kapsul (tabung IPAL) di Malang. Terus dari pabrik ini juga datang. Konsultan menawarkan silahkan nego sendiri dengan pabriknya. Ada (IPAL) kapasitas 6 ton, 9 ton, 12 ton,” ucapnya.

“Intinya tidak ada dinas yang mengusulkan harus membeli kapsul (tabung IPAL) di sini (salah satu CV). Intinya cuma diberi pilihan, kalau mau beli di tempat lain silahkan atau membuat IPAL sendiri,” tambahnya.@rofik