Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Mahasiswa peduli banjir ancam tempuh jalur hukum aroma penyimpangan penggunaan dana tanggap darurat Rp9 Miliar
Warga saling gotong royong membersihkan sisa lumpur akibat banjir yang melanda pemukimannya di Kota Bekasi. @dok. lontar
HEADLINE

Mahasiswa peduli banjir ancam tempuh jalur hukum aroma penyimpangan penggunaan dana tanggap darurat Rp9 Miliar 

LENSAINDONESIA.COM: Aliansi Pemuda Peduli Banjir mempertanyakan transparansi penggunaan dana pasca banjir Kota Bekasi sebesar Rp 9 miliar. Pasalnya, data yang disampaikan DPRD Kota Bekasi hanya Rp 6 miliar, tidak sesuai dengan besar dana yang dikucurkan APBN dan APBD itu.

Aliansi Pemuda yang beranggotakan mahasiswa dari berbagai kampus itu pun mengancam akan menempuh jalur hukum terkait dugaan aroma kebocoran dana pasca banjir itu.

“Jika DPRD menjelaskan data dana banjir seperti itu, kita Aliansi Pemuda Peduli Banjir akan menempuh langkah hukum. Salah satunya, akan melaporkan kasus ini kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK),” kata Zulkifli selaku Koordinator Lapangan Aliansi Pemuda Peduli Banjir Kota Bekasi.

Zulkifli dan fungsionaris lainnya di aliansi itu, Iskandar Z mengaku belum puas terkait jawaban anggota DPRD Kota Bekasi untuk masalah penggunaan dana korban banjir Rp 9 miliar yang diikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi itu .

Pihak DPRD selain penjelasan penggunaan anggaran oleh pihak Pemkot tidak sesuai, data disampaikan hanya lewat lisan dengan cara membacakan dari lihat ponsel anggota DPRD Kota Bekasi.

Alian Pemuda Peduli Banjir Kota Bekasi melakukan demo menuntut transparansi penggunaan dana banjir tanggap darurat. @foto:sofie

Diketahui, Daryanto dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi saat berdialog dengan perwakilan Aliansi Pemuda Peduli Banjir, mengaku pihaknya belum mengetahui secara rinci penggunaan dana penanggulangan banjir. Alasannya, sampai saat ini, status tanggap darurat bencana banjir masih berlangsung.

“Pemerintah saat ini masih melakukan penanggulangan bencana banjir, terutama di tiga wilayah yang parah seperti di Perumahan IFI, PGP dan Komplek AL. Jadi belum selesai, makanya belum semua dilaporkan,” ucap Daryanto didampingi Sardi Effendi dan Latu Harhari dari Fraksi PKS saat didemo Kamis lalu (23/01/2020).

Daryanto mengakui transparansi anggaran tanggap darurat bencana banjir dituntut mahasiswa sangat baik. Ini bentuk kepedulian mahasiswa turut mengawal amanah uang rakyat agar dipergunakan secara baik dan benar.

“Tentu, penggunaan dana tanggap darurat banjir ini harus dilaporkan Pemkot Bekasi dan akan diaudit oleh Inspektorat, BPKP, BPK setelah selesai bencana banjir ini,” terang Daryanto. @Sofie