Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Begini payung hukum program Layanan Kesehatan Masyarakat  gantikan KS NIK di Kota Bekasi
Kantor Dinas Kesehatan Kotan Bekasi. @foto:sofie
JABODETABEK

Begini payung hukum program Layanan Kesehatan Masyarakat gantikan KS NIK di Kota Bekasi 

LENSAINDONESIA.COM: Jaminan kesehatan warga Kota Bekasi berupa Layanan Kesehatan Masyarakat (LKM) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Kartu Sehat berbasis NIK (KS – NIK) yang sempat mengundang pro kontra, akhirnya kini resmi menggunakan payung hukum Peraturan Walikota (Perwal) No.146 Tahun 2019 sejak 1 Januari 2020.

“Kebijakan Pemkot Bekasi untuk memberikan jaminan layanan kesehatan bagi warga Kota Bekasi dibiayai APBD adalah warga yang sudah terverifikasi sebanyak 520 ribu, dengan payung hukum Perwal Nomer 146 Tahun 2019,” kata Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati di kantornya, beberapa waktu lalu.

Dengan dikeluarkannya Perwal tersebut, praktis berlakunya LKM tidak perlu menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Judicial Review yang diajukan Pemkot Bekasi. Sampai saat ini, MK belum memberikan keputusannya.

Pemberlakuan LKM berbasis NIK ini, kata Kadis Kesehatan Tanti, diperuntukan bagi penduduk Kota Bekasi yang sudah terdaftar minimal 6 bulan dalam data base sistem administrasi kependudukan Pemkot Bekasi.

Hal itu termasuk pula bagi bayi yang baru lahir, dan anak dari ayah dan atau ibu, peserta BPJS aktif kelas 3 yang tidak dibiayai pemerintah, warga binaan pemasyarakatan, warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), warga panti, tahanan titipan kepolisian dan kejaksaan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial.

Lebih lanjut, LKM ini merupakan jenis layanan kesehatan yang dibiayai bersifat komplementer sesuai kebutuhan medis dan merupakan layanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana.

“LKM bisa digunakan dan terlayani di rumah sakit milik Pemkot dan rumah sakit swasta yang sudah bekerjasama dengan Pemkot Bekasi, untuk sementara RS Swasta yang ada di Kota Bekasi,” jelas Tanti.

Dalam Perwal no.146 Tahun 2019 menyebutkan pada saat Perwal ini sudah berlaku, maka Perwal No. 103 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. @sofie