LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Jombang kembali menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP sebagai wujud dari pemerintahan yang sesungguhnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan SAKIP merupakan kebutuhan, bukan kewajiban. Hal ini untuk mencapai titik transparansi kinerja yang sungguh-sungguh oleh sistem kerja yang ter-planning, budgeting hingga pada proses kemanfaatannya.

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menerima langsung SAKIP Award dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur Dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh AK, MBA yang didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di Inaya Putri Ballroom, Nusa Dua Bali, Senin (27/01/2020) pagi.

Rapor SAKIP Pemkab Jombang ini meningkat dari penerimaan yang sebelumnya mendapat nilai B, kini meraih peningkatan dengan predikat BB. Capaian tersebut merupakan hasil kinerja Pemkab Jombang selama tahun 2019 tentang pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

“Alhamdulillah, yang pasti kita senantiasa bersyukur, karena penilaian SAKIP Pemkab Jombang tahun ini meningkat. Tentu, ini sesuai dengan target kita tahun sebelumnya yang menerima predikat B, dapat meningkat menjadi BB,” tutur Hj Mundjidah Wahab usai menerima piagam penghargaan tersebut.

SAKIP itu, menurut Bupati bukan hanya sebatas laporan terkait penyampaian anggaran, melainkan jalannya sistem pemerintahan, diawali dari mulai perencanaan, penganggaran hingga pemanfaatan yang terintegrasi.

“Sistem pemerintahan ini harus ter-planning, budgeting, lalu sampai ke pemanfaatannya. Jadi dalam hal ini, mulai hulu ke hilir,” terang bupati perempuan pertama di Kabupaten Jombang ini.

SAKIP sudah dimulai sejak tahun 2014, berdasarkan amanat Undang-Undang nomor: 47 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, hingga Peraturah Pemerintah nomor: 29 Tahun 2004 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

“SAKIP itu kebutuhan, bukan kewajiban. Hal ini untuk mencapai titik transparansi kinerja yang sungguh-sungguh, yang mana ujungnya adalah kesejahteraan untuk masyarakat,” jelas Mundjidah.

Kedepan Mundjidah meminta pelaksanaan SAKIP bisa mencapai penilaian yang lebih tinggi. Mengingat, di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Sumrambah, sistem pemerintahan di Jombang sudah diintegrasikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dipantau langsung kinerjanya melalui Command Center.

“Kita berupaya terus ada peningkatan, karena kedepan, sistem kerja Pemkab Jombang sudah terintegrasikan dengan adanya Command Center,” pungkasnya.@Obi