Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Ditunda dua kali, sidang tuntutan terdakwa Henry J Gunawan serobot tanah rakyat 20 Ha dipantau KPK
Lahan 20 hektare yang dibeli Puskopkar Jatim, dari 6 desa di lokasi strategis depan Bandara Juanda, dibangun pusat pergudangan komersial oleh Henry J Gunawan. Kepemompinan Bupati Saiful Ilah seperti "tutup mata", meski proyek ini tanpa dilengkapi perijinan. @Foto: Ist
HEADLINE

Ditunda dua kali, sidang tuntutan terdakwa Henry J Gunawan serobot tanah rakyat 20 Ha dipantau KPK 

LENSAINDONESIA.COM: Sidang perkara pemalsuan akta otentik dan penyerobotan tanah rakyat 20 hektar milik Puskopkar Jawa Timur di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, yang sedianya Jaksa mengajukan tuntutan pada Senin (27/01/2020), akhirnya kembali ditunda.

Penundaan tuntutan ini, praktis merupakan kali kedua. Penundaan pertama khusus untuk membacakan tuntutan sidang perkara terjadi pada sepekan sebelumnya, Senin (20/01/2020). Saat itu, keempat tersangka oleh Majelis Hakim diputuskan bebas dari tahanan sementara.

Yang menarik, proses persidangan kasus penyerobotan lahan rakyat yang merupakan aset Pusat Koperasi Jatim berada di lokasi strategis depan bandara Juanda ini, disebut-sebut dalam pantauan KPK. Apalagi, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang terjarat OTT KPK untuk kasus lain, selama kepemimpinan dua periode di Sidoarjo, seperti ‘tutup mata’ lahan bekas tanah kas desa di wilayahnya dibangun proyek strategis pergudangan komersial, meski tidak dilengkapi syarat-syarat perijinan.

Alasan penundaan kali kedua ini, masih seperti penundaan sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan di depan Majelis Hakim, belum siap. Ketidaksiapan JPU ini bukan hanya terkait tuntutan untuk terdakwa Henry Jocosity Gunawan boss PT Gala Bumi Perkasa (GBP) sebagai pihak yang menguasai dan membangun lahan rakyat itu hingga dijadikan industri pergudangan komersial. Dan, Yuli Ekawati legal officer PT GBP.

Tapi, juga terhadap tiga terdakwa lainnya. Yaitu, Dirut PT Dian Fortuna Erisindo Reny Susetyowardhani sebagai pihak yang menjual tanah tersebut terhadap Henry dengan hanya membayar uang muka Rp3 Miliar. Dan kedua terdakwa lainnya, notaris yang didakwa membuatkan akta notaris palsu terkait tanah tersebut, yaitu Dyah Nuswantari Ekapsari dan Umi Chalsum.

“Mohon maaf Yang Mulia, kami belum siap membacakan tuntutan. Kami meminta waktu untuk ditunda pekan depan,” ucap JPU Lesya Agastya Nitatama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo saat Ketua Majelis Hakim PN Sidoarjo Ahmad Peten Sili mengawali sidang lanjutan itu.

“Baik, kami beri waktu sepekan lagi agar penuntut umum untuk mempersiapkan surat penuntutan,” kata Peten Sili dikutip LensaIndonesia.com

Meski majelis hakim mengabulkan permintaan JPU, namun ketuanya, Achmad Peten Sili tetap memperingatkan JPU. “Sidang ditunda pekan depan, Senin tanggal 6 Februari 2020. Kami minta saudara jaksa sudah siap,” kata Achmad Penten Sili.

Seperti halnya penundaan tuntutan pada sidang sepekan sebelumnya, kali ini, JPU juga tidak menyebutkan secara rinci alasan belum siap. Setelah majelis hakim memutuskan ditunda pekan depan, suasana pengunjung sidang yang sebelumnya diliputi rasa penasaran soal tuntutan, praktis semakin diliputi tanda tanya, terutama bagi awak media.

Sebelumnya, terungkap dalam persidangan kelima terdakwa yang diadili terpisah itu, saling terkait melakukan tindak pidana dugaan pemalsuan akta otentik dan penyerobotan lahan 20 hektar lahan cukup strategis berlokasi persis di depan Bandara Juanda.

Lahan itu merupakan tanah rakyat alias Tanah Kas Desa (TKD) yang sebagian besar terletak di Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Fakta persidangan mengungkap sejak 1994, lahan itu dibeli Puskopkar Jatim dengan tujuan diperuntukkan pengembangan usaha bidang properti Puskopkar yang ditangani Iskandar selaku Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim. Total tanah itu merupakan pelepasan dari 6 desa melalui bukti surat pelepasan hak (SPH) melalui prosedur aturan.

Lahan tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo diterbit gambar situasi (GS) Puskopkar Jatim pada tahun 1997, bahkan oleh Puskopkar Jatim dijaminkan di bank BTN dengan kredit sebesar Rp 25 Miliar.

Perkara muncul pasca Ketua Puskopkar Jatim Roeba’i dan Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim Iskandar meninggal sekitar 2005. Pasalnya, sekitar tahun 2008, Reny, putri dari Iskandar mengklaim lahan tersebut sebagai harta warisan dari bapaknya itu.

Kemudian, tanah berupa area sawah itu dijual ke PT GBP yang diduga kuat dikendalikan Henry J Gunawan dan dibantu Yuli, legal corporate PT GBP. Reny mendapat uang muka sekitar Rp 3 miliar dari harga jual Rp15 miliar, yang tentu jauh di bawah nilai pinjaman di BTN yang Rp25 Miliar.

Sisa dari uang muka akan dibayar PT GBP setelah ada dokumen peta bidang (PB) dikeluarkan BPN Sidoarjo. Untuk mengurus tersebut, Reny mendapat bantuan notaris Umi Chalsum, yang saat itu sebagai pengganti notaris Soeharto untuk mendapatkan akta diduga seakan-akan ada peralihan dari Puskopkar ke PT Erisindo dan PT Dian Fortuna. Akta itu lalu diduga dibuat notaris Dyah Nuswantari.

Meski sudah keluar GS (gambar situasi) tahun 1997, atas dasar pengajuan dari PT Dian Fortuna, maka BPN Sidoarjo kembali mengeluarkan PB (peta bidang) tahun 2008. Karena Puskopkar menduga terjadi skenario drama pembelian assetnya oleh Henry Jo Gunawan yang dikenal boss PT GBP dan sering berpekara kasus-kasus tanah besar, pihaknya melayangkan protes ke BPN Sidoarjo.

Di lain pihak, PT GBP menggelar sengketa perdata dengan Reny (PT Dian Fortuna). PT GBP menggugat Reny Dirut PT Dian Fortuna, dengan alasan menjual tanah tidak dilengkapi dokumen. Akhirnya, PT GBP memenangkan gugatan hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Dengan dalih, menang perdata hingga kasasi ini, PT GBP klaim berhak menguasai tanah yang masih berstatus jaminan bank BTN dengan pinjaman Rp25 M tersebut. Kemudian, tanah walau berstatus lahan sengketa Puskopkar oleh Henry J Gunawan dengan leluasa dibangun pusat indutri pergudangan komersial. Proyek strategis untuk tingkat kabupaten Sidoarjo ini, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (tejerat OTT KPK) pun tutup mata walau pembangunan pergudangan tidak didasarkan syarat-syarat perijinan secara legal.
,
Bahkan, gudang-gudang yang sebelum dibangun gambar disainnya juga sempat diiklankan di media massa hingga sudah terjual sejak 2015.

Puskopkar Jatim saat diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri, mengungkapkan sejak terjadinya jualbeli antara pihak Reny dan pihak Henry J Gunawan, Puskopkar Jatim sudah berupaya merebut kembali asetnya itu. Namun tidak berdaya menghadapi kekuatan Henry J Gunawan. Akhirnya, Bareskrim Mabes Polri turun tangan hingga dugaan perbuatan yang rawan mengundang SARA ini berhasil dituntaskan dan pihak-pihak yang terlibat dapat diajukan ke pengadilan.

Akibat penyerobotan lahan tersebut, Bareskrim mengungkap Puskopkar Jatim akibat perbuatan melawan hukum terdakwa Henry J Gunawan Cs, mengalami kerugian mencapai Rp 300 miliar.

Atas perlanggaran pidana tersebut, Henry J Gunawan alias Cen Liang didakwa melanggar pasal 264 ayat 2 KUHP, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 266 ayat 1 KUHP dan atau pasal 385 KUHP, Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sedangkan Yuli didakwa pasal 264 ayat 2 KUHP dan atau pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP, Jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Kemudian, terdakwa Reny Susetyowardhani didakwa pasal 264 ayat 2 KUHP dan atau dan atau pasal 266 ayat 1 KUHP, Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Lantas, terdakwa Dyah Nuswantari didakwa pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Umi Chulsum didakwa pasal 264 ayat 2 KUHP dan atau pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. @rm/ar/aji