Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Projo Jombang demo, pertanyakan kinerja Satgas Saber Pungli dan kawal kasus Dana Desa
Massa ormas Projo menggelar aksi unjukrasa di Posko Unit Satgas Saber Pungli Kabupaten Jombang, Selasa (28/01/2020).
AKTIVIS

Projo Jombang demo, pertanyakan kinerja Satgas Saber Pungli dan kawal kasus Dana Desa 

LENSAINDONESIA.COM: Massa ormas Projo menggelar aksi unjukrasa di Posko Unit Satgas Saber Pungli Kabupaten Jombang, Selasa (28/01/2020).

Massa mempertanyakan kinerja Unit Saber Pungli yang terdiri dari unsur unsur Polri (Polres Jombang), Kejaksaan (Kejari Jombang) serta intansi pemerintah daerah itu. Projo menganggap, tim yang dikukuhkan pada 30 Januari 2017 tersebut tidak menjalan tugasnya dengan baik. Sehingga selama 3 tahun terbantuk, belum terlihat gaungnya.

Saat didemo massa Projo, Posko Saber Pungli di Jl Dr. Soetomo itu tampak kosong tak berpenghuni.

“Iya (kosong), tadi tidak ada yang menemui ketika aksi di depan Posko Saber Pungli Jombang,” ujar kata Ketua DPC Projo Jombang Joko Fattah Rokhim.

Karena tidak bertemu seorang pun di Posko Saber Pungli, massa Projo kemudian menggeser aksinya ke Kantor Kejaksaan Negeri Jombang di Jalan Wahid Hasyim.

Di Kantor Kejari, massa Projo melakukan orasi secara bergantian. Selanjutnya, perwakilan dari massa menyerahkan berkas laporan dugaan tindak pidana korupsi.

Fattah mengatakan, aksi ini dilatar belakangi adanya sejumlah laporan pengaduan masyarakat kepada aparat penegak hukum (kejaksaan) yang masih ngendon atau mandeg tanpa ada alasan yang jelas, diantaranya pengelolaan Dana Desa yang amburadul dan juga Posko Satgas Saber Pungli yang selaku terlihat kosong tanpa aktivitas.

“Pada intinya dana desa itu uang rakyat yang harus diselamatkan dan dikawal benar penggunaannya,” tegasnya.

Kemudian Fatah mencontohkan dugaan penyimpangan yang sudah dilaporkan ke kejaksaan harus segera diusut, diantaranya kasus di Desa Banyuarang.

“Ini benar-benar terjadi dan saya lihat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) itu, terlihat acak-acakan dari APBDEs dari nilai RP 1.700 miliar lebih sekian, setelah itu muncullah Rp 2.800 miliar lebih sekian, lah ini tidak jelas tidak masuk APBDes atau bagaimana,” jelasnya.

Laporan pembangunan dari Dana Desa di Desa Banyuwarang itu antara lain pembangunan jalan, pemadatan jalan, lapen, dan jembatan yang diduga hanya sebatas prasasti-prasasti saja.

“Kita juga mempertanyakan seluruh penggunaan dana desa di Kabupaten Jombang. Kita juga melaporkan ke KPK tentang pertanggungjawaban perputaran Dana Desa uang Rp.109 miliar. Dan ini benar-benar yang harus kita kawal, karena Posko Saber Pungli juga tidak berjalan,” pungkasnya.@Obi