LENSAINDONESIA.COM: Forum Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (FAPP) Jawa Timur menduga terjadi persekongkolan dalam proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Sentra Pemindangan Ikan Watulimo, Kabupaten Trenggalek senilai total Rp 1,8 miliar.

Dugaan ini mengacu pada ada ‘pemecahan’ proyek yang seharusnya menjadi satu kesatuan.

Diketahui, untuk pengadaan IPAL ini, Pemkab Trenggalek merogoh kocek APBD 2019 total sebesar Rp 1.898.602.992,16. Anggaran tersebut untuk proyek Pembangunan IPAL Komunal untuk Sentra Industri Pemindangan seharga Rp 652.279.992,16 yang dikerjakan oleh CV Mardi Utomo dan proyek Pembangunan Bangsal Pemindangan Ikan dan Pengadaan Bangunan Instalasi Limbah Pemindangan Ikan Rp 1.246.323.000,00 yang dikerjakan CV Sekawan Tunggal Jaya.

Dua proyek yang proses lelangnya sama-sama berlangsung di tahun 2019 itu dilakukan oleh dua kuasa pengguna anggaran (KPA) berbeda. Dimana proyek Pembangunan IPAL Komunal untuk Sentra Industri Pemindangan yang dikerjakan oleh CV Mardi Utomo merupakan hasil lelang yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Tenggalek pada Juli 2019 dengan nilai Pagu Rp 778.000.000,00 dan selesai dibangun pada 14 November 2019.

Sedangkan proyek Pembangunan Bangsal Pemindangan Ikan dan Pengadaan Bangunan Instalasi Limbah Pemindangan Ikan yang dikerjakan CV Sekawan Tunggal Jaya adalah hasil lelang yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek pada Juli 2019. Proyek ini juga sudah diselesaikan pada 2 November 2019 lalu.

Dua bangunan IPAL Sentra Pemindangan Ikan di Desa Bengkorok ini tidak beroperasi hingga sekarang meski telah diserah terimakan pada November tahun lalu. Hal ini karena saluran pembungan limbah para pemindang belum terintegrasi ke IPAL. Otomatis, sekiatar 26 industri pindang yang ada di Sentra Semindangan masih membuang limbah industrinya secara langsung ke sungai.

“Pekerjaan pembangunan IPAL adalah pekerjaan kontruksi dengan sistem satu kesatuan yang utuh. Sehingga pada saat tahapan ‘Serah Terima Pekerjaan’ dari Penyedia Jasa kepada PPK dan PPK kepada Pengguna Anggaran tidak bisa dilakukan secara parsial. Setiap bagian pekerjaan IPAL sangat tergantung satu dengan lainnya dan setiap fungsi dari setiap pekerjaan terkait satu dengan lainnya dalam mencapai kinerja pekerjaan,” kata Koordinator FAPP Jawa Timur, E Purwadi, SH dalam keterangan tertulis yang diterima lensaindonesia.com, Kamis malam (30/01/2020).

Menurut, Purwadi oleh karena bangunan IPAL adalah satu kesatuan dari segi bangunan dan fungsinya, maka pada saat serah terima pekerjaan sudah 100% dan seharusnya IPAL sudah bisa digunakan.

Aturannya, setelah pekerjaan selesai 100%, Penyedia Jasa mengajukan serah terima pekerjaan pertama kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sebelum dilakukan penyerahan 100%, PPK memerintahkan pengawas pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
Jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria yang tercantum dalam kontrak maka tidak ada penyerahan hasil pekerjaan 100% dan PPK memerintahkan kepada Penyedia Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapai kekurangan pekerjaan.

“Jika sudah terjadi penyerahan hasil pekerjaan 100 persen maka artinya pekerjaan dianggap sesuai dengan kriteria dan hasil pekerjaan bisa digunakan. Kalau faktanya, IPAL tidak berfungsi maka patut diduga ada persekongkolan antara Penyedia Jasa dengan PPK pada tahapan serah terima pekerjaan,” terangnya.

Perlu diketahui, lanjut Purwadi, bahwa pembayaran proyek 95% setelah penyerahan hasil pekerjaan 100% karena sisanya 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan, namun dalam kontrak biasanya pembayaran dapat dilakukan 100% dari harga kontrak dengan syarat, Penyedia Jasa wajib menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari harga kontrak.

“Nah, kalau sudah terjadi penyerahan hasil pekerjaan 100 persen dan masa pemeliharaan selama 180 hari sudah selesai namun IPAL tidak bisa digunakan atau dioperasionalkan, maka kemanakah 5 persen dari harga kontrak yang dipegang oleh PPK?” tanya Purwadi.

Bukan Kontraktor IPAL

Proyek IPAL Sentra Pemindangan Ikan Watulimo ini tidak berjalan ‘mulus’ karena tidak dikerjakan oleh kontraktor yang tidak memiliki spesialisasi dalam pengerjaan IPAL. Hal ini dapat dilihat dari spesifikasi CV Mardi Utomo dan CV Sekawan Tunggal Jaya.

CV Mardi Utomo adalah perusahaan yang selama ini bergerak di proyek-proyek yang dengan kategori pekerjaan kontruksi biasa, bukan IPAL.

Perusahaan jasa konstruksi yang beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Trenggalek ini memiliki riwayat mengerjakan proyek SMPN 2 Dongko pada 2017 yang kemudian temboknya ambrol. Sebelumnya, pada 2013 juga menggarap proyek jembatan Gondoarum senilai sekitar Rp 1,344 miliar. Jembatan ini rusak akibat banjir.

Lalu di tahun 2020 ini, CV Mardi Utomo mendapatkan pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dengan nilai sekitar Rp 2,5 miliar.

Sedangkan CV Sekawan Tunggal Jaya juga bukan kategori kontraktor IPAL.

Tak beda dengan CV Mardi Utomo, CV Sekawan Tunggal Jaya yang beralamat di Dusun Tawing Krajan, Desa Tawing Kecamatan Munjungan, Terenggalek itu juga merupakan perusahan jasa kontraktor yang biasa mengerjakan gedung dan jalan.

Berdasarkan catatan, pada 2019, CV Sekawan Tunggal Jaya mengerjakan proyek pemeliharaan Berkala Jalan Nambak – Ngulungkulon, Trenggalek, dengan Pagu Rp 960.400.000,00.

Berdasarkan pantauan lensaindonesia.com di LPSE, sebanyak 39 peserta lelang Pembangunan IPAL Komunal untuk Sentra Industruli Pemindangan Bengkorok Rp 778.000.000,00 bukanlah kontraktor IPAL, termasuk CV Mardi Utomo selaku pemenang lelang.

Sementara, proyek Pembangunan Bangsal Pemindangan Ikan dan Pengadaan Bangunan Instalasi Limbah Pemindangan Ikan dengan Pagu Rp 1.246.323.000.00 yang dimenangkan CV Sekawan Tunggal Jaya file-nya error di LPSE sehingga tidak dapat dilihat oleh masyarakat umum.

Diketahui, saat ini di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek terdapat 60 pemilik usaha pemindangan. Dari 60 pemindang terserbut, 34 masih menjalankan usahanya di tengah pemukiman Desa Margomulyo, Prigi dan Tasikmadu. Sedangkan sisanya sudah berada di Sentra Pemindangan Ikan.

Masing-masing pemindang ini mampu memproduksi pindang mulai 2 hingga 8 ton per hari.

Akibat adanya limbah industri pindang yang sudah berlangsung puluhan tahun ini, sungai di pesisir selatan tercemar. Air sungai yang dulunya jernih, berubah menjadi hitam pekat dan berbau anyir.@rofik