Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Dana pinjaman Pemprov pada Bank Jatim diduga disunat, duit Rp 73 miliar lari ke mana?
Bank Jatim
HEADLINE JATIM RAYA

Dana pinjaman Pemprov pada Bank Jatim diduga disunat, duit Rp 73 miliar lari ke mana? 

LENSAINDONESIA.COM: Dana pinjaman Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk (Bank Jatim) Rp 400.000.000.000,00 untuk kredit UMKM diduga ‘disunat’.

Dana yang berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD Provinsi Jatim tahun 2016 itu hanya disetor ke rekening Bank Jatim sebesar Rp 326 miliar lebih.

“Dalam laporan keuangan Bank Jatim tanggal 31 Desember 2017 dinyatakan bahwa pinjaman dari pemerintah Propinsi Jatim sebesar Rp 326 miliar lebih. Karena itu, kami menduga dana yang Rp 73 miliar lebih tidak pernah masuk ke Bank Jatim meski sudah keluar dari APBD Jatim,” kata Ketua Lembaga Pengawas Anggaran Indonesia (LPAI) Jatim, Sutikno kepada lensaindonesia.com di Surabaya, Selasa (11/02/2019).

Dana pinjaman tersebut disetorkan ke Bank Jatim oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim.

Menurut Sutikno, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Pasal 8 menyatakan, (1) Jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi untuk dipinjamkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur Tbk sebesar Rp 400.000.000.000,00.

(2) Jangka waktu pengembalian pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk kepada Pemerintah Provinsi paling lambat bulan Juli tahun 2019.

(3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk wajib memberikan bunga pinjaman kepada Pemerintah Provinsi sebagai Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi sebesar 2% (dua persen) efektif per tahun.

(4) Pinjaman dari Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan pola
executing.

(5) Pemberian pinjaman dari Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk didasarkan pada perjanjian pinjaman untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

(6) Pengembalian pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

“Jadi pengembalian paling lambat bulan Juli tahun 2019 lalu. Kami masih menunggu laporan terakhir dari Bank Jatim sebab laporan per 31 September dan per 31 Desember 2019 sampai sekarang belum dirilis. Kami tidak begitu mempermasalahkan dana tersebut sudah dikembalikan atau belum, tetapi yang pertanyakan adalah dikemanakan uang Rp 73 miliar lebih yang keluar dari APBD tapi tidak disetor ke rekening Bank Jatim itu,” katanya.

Apalagi, tandas Sutikno, dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Soekawo pada APBD 2016 Bab III juga menyatakan telah keluar uang Rp 400.000.000.000,00 untuk dipinjamakan ke Bank Jatim.

“LKPJ Gubernur pun menyatakan pinjaman sebesar Rp 400 miliar, bukan Rp 326 miliar lebih seperti yang ditulis dalam laporan keuangan Bank Jatim per 31 Desember 2017 itu. Ini harus dipertanggung jawabkan. PPATK tentunya sudah tahu transaksi ini,” tegas Sutikno.

“Ini akan kami jadikan laporan agar kasus segera ditindaklanjuti secara hukum,” pungkas Sutikno.@LI-13