Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Gambar ‘kampanye’ Eri Cahyadi disorot politisi PKB, ini komentar panas Cak Sabar
Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya Mahfudz menunjukkan gambar Eri Cahyadi yang banyak beredar. FOTO: istimewa
HEADLINE DEMOKRASI

Gambar ‘kampanye’ Eri Cahyadi disorot politisi PKB, ini komentar panas Cak Sabar 

LENSAINDONESIA.COM: Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi disorot kalangan politisi. Hal ini setelah ditemukan alat peraga ‘kampanye’ bergambar Eri Cahyadi yang mempromosikan dirinya sebagai calon pengganti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Selain baliho berupa spanduk di beberapa wilayah, selebaran atau pamflet bergambar mantan Kabag Bina Program ini terselip di salah satu bundle media koran lokal di Surabaya.

Meskipun sempat di bantah sebagai paketan yang disengaja oleh media tersebut, kejadian ini memantik reaksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya.

Bawaslu, pada 12 Februari 2020 kemarin pun mengirim surat pangggilan terhadap Eri Cahyadi yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) itu.

Tak hanya itu, anggota Fraksi PKB DPRD Surabaya Machfudz juga beraksi keras. Ia secara tegas meminta Eri Cahyadi berterus terang atau mundur dari ASN bila memang berniat maju sebagai bakal calon wali kota pada Pillada Surabaya 2020.

Raaksi keras Mahfudz ini bukan karena adanya temuan selebaran atau pamflet di koran. Namun ia menyaksikan sendir di sekitar rumahnya banyak beredar pamflet bergambar Eri Cahyadi maju sebagai Wali Kota Surabaya.

Selebaran itu tersebar di kawasan Jalan Kalibokor, Kecamatan Gubeng. Kebetulan Mahfudz bertempat tinggal di sana.

“Jadi etika Kepala Bappeko ini, etika moralnya wajib mundur. Coba berperilaku jantan jangan banci. Nanti alasan tiba-tiba direkom, dia kan selama ini pakai dana APBD,” ujar Mahfudz di gedung DPRD Surabaya, Selasa (11/02/2019).

Mahfudz meminta agar jika memang hendak maju pada persaingan Pilwali maka langsung saja. “Kalau memang mau maju-maju ya. Tak usah berlindung di bawah ketiaknya (wali kota),” kata dia.

Selain Machfudz, reaksi yang sama juga ditunjukkan politisi Partai Golkar DPRD Surabaya, Arif Fathoni.

Menurut Arif Fathoni, sebagai ASN, Eri Cahyadi harus netral dalam berpolitik dan tidak melakukan aktifitas politik terselubung.

“Kalau memang ada syahwat politik (Eri Cahyadi) sebaiknya patuh hukum, lebih bail mundur dari pada kucing-kucingan (dengan Bawaslu),” jelasnya.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya ini mengatakan, ASN wajib hukumnya netral dalam politik. ASN harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

Sementara itu, Sabar Swastono, warga Maspati, Kecamatan Genteng yang memasang spanduk Eri Cahyadi mengaku, bahwa pemasangan alat peraga kampanye itu dilakukan atas inisiatifnya sendiri.

“Kami pasang spanduk sendiri. Urunan sendiri. Kami ini warga Maspati yang secara sukarela melakukan semua agar Pak Eri Cahyadi mencalonkan diri. Kami mengekspresikan dukungan politik kami. Apa ini salah?” kata tokoh kampung Maspati yang akrab disapa Cak Sabar tersebut.

Begitu juga soal brosur profil Eri Cahyadi. Dalam brosur tersebut disebutkan bahwa Eri Cahyadi yang seorang birokrat di Pemkot Surabaya adalah orang kepercayaan Wali Kota Tri Rismaharini. Karena sudah lama menjadi bawahan langsung Risma, Eri adalah sosok yang bisa meneruskan kebaikan yang sudah dibangun di Surabaya selama ini.

“Brosur-brosur itu dibuat oleh anak-anak muda. Mereka berinisiatif membuatnya karena orang perlu tahu lebih banyak soal Pak Eri. Saya lantas mengusulkan agar penyebarannya dibantu teman-teman loper koran yang juga pernah berinteraksi dengan Pak Eri,” katanya.

Semua aktivitas tersebut, kata Sabar, tidak satupun yang melibatkan Eri Cahyadi. “Kenapa Pak Eri diserang? Apa karena takut saingan? Apa grogi sama calon yang didorong warga Surabaya sendiri?” katanya.

Cak Sabar juga mengkritik pernyataan Mahfudz yang sama sekali tidak mencerminkan kesantunan publik. Dalam pernyataan anggota dewan dari PKB yang dikutip banyak media tersebut, dia mengatakan, “Kalau nanti Eri Cahyadi mendapat rekomendasi partai untuk maju sebagai cawali, apa perlu dikepruki cangkeme (dipukuli mulutnya, red.).” ucap Cak Sbar

“Tidak pantas seorang anggota dewan yang terhormat mengatakan itu. Seharusnya beliau memberi contoh komunikasi politik yang baik. Bukan malah mengumbar emosi seperti ini,” kata Cak Sabar yang merupakan salah satu inisiator Kampung Lawas Maspati tersebut.

Hal yang sama diungkapkan Cak Gembos, warga Sawahan. Dia mengatakan bahwa spanduk dan brosur adalah gerakan warga. “Kami menggunakan hak politik kami untuk memilih calon kami. Kenapa mereka yang marah?” katanya.

Cak Gembos mengatakan bahwa spanduk tersebut hasil patungan warga. “Ongkos spanduk berapa sih? Kami warga masih kuat kok kalau cuma urunan bikin spanduk. Kalau urunan dapat rekom jelas kami nggak kuat,” katanya lantas tersenyum.@wan