LENSAINDONESIA.COM: Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Jumadi membantah tudingan adanya pemotongan Rp 73 miliar dari dana pinjaman Pemprov pada Bank Jatim untuk kredit UMKM Rp 400 miliar.

Jumadi mengatakan, Lembaga Pengawas Anggaran Indonesia (LPAI) Jatim tidak memiliki data yang lengkap, sehingga menganggap proses penyerahan pinjaman dilakukan hanya sekali dan jumlahnya kurangan.

“Mungkin data dan informasinya kurang lengkap sehingga muncul anggapan seperti itu. Jadi, dana yang disediakan Pemprov Jatim untuk dipinjamkan kepada Bank Jatim adalah sebesar Rp 400 miliar. Dana tersebut dicairkan secara bertahap tahun anggaran 2016. Jadi pencairanya bertahap, bukan sekali pencairan,” jelasnya saat ditemui lensaindonesia.com di kantornya, Kamis (13/02/2020).

Jumadi yang didampingi Sugiano dari Biro Perekonomian serta Ismanto Kabid Anggaran BPKAD menyampaikan, pencairan pinjaman itu dilakukan dalam empat tahap yaitu: pada 29 Maret 2016 sebesar Rp 3.520.900.000.00, lalu 21 April 2016 Rp 2.863.000.000.00, kemudian 18 Mei 2016 sebesar Rp 2.247.000.000.00 dan terakhir adalah pada 15 Juli 2016 sebesar Rp 391.360.600.000.00.

Kata dia, pemberian pinjaman kepada Bank Jatim tersebut sesuai Pergub Jatim nomor 2 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jatim nomor 37 tahun 2016 dengan tujuan untuk pembiayaan kepada usaha industri primer.

“Komplit Rp 400 miliar. Kok dibilang katanya berapa itu, Rp 73 miliar? Kalau dibilang berdasarkan laporan keuangan Bank Jatim hanya dicairkan sekali Rp 326 miliar, ya silahkan ditanya ke Bank Jatim,” ujar mantan Kepala BPKAD Pemprov Jatim ini.

Jumadi juga meluruskan keterangan LPAI yang menyebut bahwa hingga saat ini dana pinjaman itu belum dikembalikan oleh pihak Bank Jatim.

“Bank Jatim telah mengembalikan dana pinjamanya sebesar Rp 4 miliar lebih Rp 6 sen plus bunga 2 persen ke Kas Umum Daerah (Pemprov Jatim). Jadi ada kelebihanya Rp 6 sen,” paparnya.

Pengembalian dana pinjaman tersebut, lanjut Jumadi, dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pada tahun anggaran (TA) 2016 sebesar Rp 68. 105.233.333,34, kemudian pada TA 2017 Rp 1.438.566.666.72 dan di TA 2019 Rp 330.456.199.999.94.

“Jadi di tahun anggaran 2016 itu Bank Jatim sudah melakukan pengembalian. Pembayaran dilakukan lagi pada tahun anggaran 2017 dan 2019. Karena itu keliru kalau dibilang belum melakukan pembayaran hingga 2019,” pungkas Jumadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, LPAI Jatim menduga dana pinjaman Pemprov Jatim kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk (Bank Jatim) Rp 400.000.000.000,00 untuk kredit UMKM ‘disunat’.

Dana yang berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD Provinsi Jatim tahun 2016 itu hanya disetor ke rekening Bank Jatim sebesar Rp 326 miliar lebih.

LPAI Jatim menyebut, dalam laporan keuangan Bank Jatim tanggal 31 Desember 2017 dinyatakan bahwa pinjaman dari pemerintah Propinsi Jatim sebesar Rp 326 miliar lebih. Karena itu, LPAI menduga dana yang Rp 73 miliar lebih tidak pernah masuk ke Bank Jatim meski sudah keluar dari APBD Jatim.@LI-13