LENSAINDONESIA.COM: Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) Henry J Gunawan dan empat terdakwa kasus dugaan penyerobotan dan pemalsuan akta tanah rakyat 20 hektar, yang membela diri dituntut antara 6 tahun – 5 tahun pada sidang sepekan lalu. Kini Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo kembali menggelar sidang lanjutan, Senin (17/02/2020).

Sidang lanjutan kasus dugaan penyerobotan dan pemalsuan akta lahan milik Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim ini, dilaksanakan di ruang sidang Utama Delta Kartika Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Dalam sidang, Majelis Hakim PN Sidoarjo memberi kesempatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menanggapi pembelaan Henry Jocosity Gunawan alias Cen Liang yang mengingkari tuduhan dan tuntutan sebagai pihak yang menyerobot alias menguasai lahan yang merupakan asset Puskopkar hasil dari pembelian terhadap tanah kas desa (TKD). Henry mengaku tak tahu menahu pembelian tanah dari terdakwa Reny Susetyowardhani selaku Dirut PT Dian Fotuna.

JPU menolak ‘mentah-mentah’ pembelaan terdakwa Henry J Gunawan itu.

JPU juga menanggapi pembelaan Reny, yang merupakan anak almarhum Iskandar, Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim. Sebelumnya, Reny menolak dituntut sebagai sumber masalah bersama Henry. Reny dan Henry dituduh sebagai ‘biang kerok’ masalah.

JPU juga memberi tanggapan terhadap pembelaan tiga terdakwa lainnya, yang ikut berperan dalam dugaan munculnya akta rekayasa itu. Yaitu, terdakwa Yuli Ekawati selaku legal corporate PT Gala Bumi Perkasa, Notaris Umi Chulsum, dan Notaris Dyah Nuswantari.

Tim JPU menanggapi pembelaan para terdakwa, dibaca secara bergantian. Terdakwa Notaris Umi Chulsum mendapat giliran pertama. Kemudian, terdakwa Reny Susetyowardhani, dilanjutkan terdakwa Yuli Ekawati. Selanjutnya, terhadap terdakwa Henry J Gunawan, dan terdakwa Dyah Nuswantari Eka Hapsari.

JPU Budhi membeberkan tanggapannnya, disebutkan sesuai tuntutan terungkap fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa Henry J Gunawan adalah berdiri sendiri.

Sesuai fakta hukum, JPU menemukan perbuatan terdakwa memerintahkan Yuli Ekawati (berkas terpisah) memasukkan keterangan palsu ke akta otentik 01. Ini terkait untuk penjualan gudang yang dibangun di atas lahan 20 hektar (dibeli dari Reny) di Desa Pranti, Sedati, Sidoarjo.

Sedangkan akta 01 yang dibuat Umi Chalsum (berkas terpisah), notaris pengganti Soeharto (almarhum), yaitu perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) antara Reny Setyowardani selaku Direktur PT Dian Fortuna Erisindo (berkas terpisah) dengan PT GBP yang hanya didasarkan surat pelepasan hak (SPH).

“Sesuai keterangan saudara Urip Santoso, ahli pertanahan yang dihadirkan terdakwa berpendapat bahwa PPJB itu tidak bisa dijadikan dasar peralihan jual beli antar PT (perseroan terbatas) sebelum adanya SHGB (sertifikat hak guna bangunan) sebagai alas hak,” kata Budhi.

Fakta persidangan terungkap, ternyata lahan yang dikuasai Henry J Gunawan hingga kemudian dibangun pergudangan komersial hingga terjual ke user bukanlah milik PT Dian Fortuna Erisindo. Fakta hukum, milik Puskopkar Jatim sesuai surat pelepasan hak (SPH) dari 6 desa kepada Iskandar, selaku Kepala Divisi Puskopkar Jatim.

JPU juga menilai bahwa Henry J Gunawan, meski tidak masuk dalam structural PT GBP, namun memiliki peran sentral dalam perkara tersebut.

“Itu sebagimana diterangkan saksi Reny soal penawaran harga objek tanah selalu bertemu dengan terdakwa (Henry). Termasuk, pembayaran tanah senilai Rp 3 miliar melalui BG (bilyet giro) atas nama Henry J Gunawan dan dikuatkan dengan saksi Lee You Hin,” beber JPU Budhi.

Karena itulah, JPU menolak pembelaan terdakwa Henry J Gunawan dan tetap meminta majelis hakim menghukum terdakwa Henry J Gunawan selama 6 tahun penjara karena melanggar pasal 266 KUHP.

Penolakan senada juga disampaikan JPU Andik, Lesya dan Ridwan. JPU ini menolak pembelaan terdakwa Reny Susetyowardhani, Dirut PT Dian Fortuna Erisindo dan meminta majelis hakim tetap menjatuhkan hukuman terdakwa Reny penjara 5 tahun 6 bulan.

Begitu pula terhadap tiga notaris lainnya yaitu Yuli Ekawati yang juga legal PT GBP kemudian Dyah Ekapsari Nuswantari dan Umi Chalsum. JPU meminta majelis hakim menvonis sesuai yang dituntut, yaitu hukuman 5 tahun penjara karena melanggar pasal 264 KUHP.

Fakta persidangan, terungkap modus dugaan pemalsuan akta otentik tanah, yang semula atas nama badan ini dialihkan atau dijual yang mengarah perorangan.

Sebelaumnya, fakta persidangan juga mengungkap BAP hasil penyidikan Bareskrim Mabes Polri terkait bukti dan saksi tanah dengan total luas 25 hektar adalah milik Puskopkar Jatim, bahkan berstatus dijaminkan ke BTN dengan kredit senilai Rp 25 Miliar.

Tanah obyek perkara yang kini lokasinya sangat strategis. persis di depan Tol Bandara Juanda (Terminal 2) ini, sebelum menjadi asset Puskopkar Jatim, merupakan lahan sawah tanah kas desa (TKD). Proses pembelian Puskopkar dimulai sejak 1994 saat Bandara Juanda di Terminal 2 belum dibangun

Kepala Divisi Peruhaman Puskopkar Iskandar selaku pihak yang dikuasakan Puskopkar Jatim untuk proses pembelian lahan itu. Pasca Iskandar meninggal, tanah itu diduga diklaim anaknya, Reny Susetyowardhani. Kemudian, tanah itu dibeli Henry J Gunawan dengan uang muka Rp 3miliar dari kesepakatan harga Rp 15 miliar. Di sini keganjilan Henry, berani membeli tanah senilai jauh lebih rendah dari nilai kredit BTN Rp25 miliar, sedang tanah juga masih berstatus dijaminkan kredit BTN.

Setelah membayar uang muka, Henry membuat gungatan perdata terhadap Reny dengan alasan menjual tanah tanpa dilengkapi dokumen. Hingga akhirnya, Henry mengantongi putusan sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), memenangkan dirinya. Atas dasar putusan inilah, Henry kemudian membangun pergudangan di atas area total 25 hektar itu.

Bareskrim juga membongkar dugaan kejahatan proyek bersar pergudangan untuk diperjualbelikan itu. Bahkan, gudang-gudang itu sempat gencar ditawarkan ke publik tidak hanya lewat brosur, namun juga lewat iklan satu halaman penuh di Harian Jawa Pos.

Ironisnya, Henry sebagai owner PT Gala Bumi Perkasa bukan hanya seakan kebal hukum, namun juga bertindak seolah bisa mengendalikan semua aturan di daerah. Fakta persidangan, meski tanpa mengantongi izin, termasuk memenuhi persyaratan peraturan yang jadi ketentuan Perda, Henry dengan leluasa dapat mendirikan bangunan pergudangan komersial di lahan yang statusnya masih bersengketa dengan pemiliknya, Puskopkar Jatim.

Anehnya lagi, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (kini terjerat OTT KPK) saat itu seperti ‘tutup mata’ wilayahnya diacak-acak tindakan ‘mengabaikan’ hukum dan dapat mengundang kegeraman massa tersebut.

Kenekatan Henry J Gunawan menghuasai lahan dan membangun pergudangan menabrak hukum itu oleh Bareskrim Mabes Polri dianggap telah merugikan Puskopkar Jatim senilai Rp 300 miliar. @rm/ar/aji