LENSAINDONESIA.COM: Masih rendahnya rasio kapatuhan formal Wajib Pajak (WP) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar II (DJP Jabar II), menjadi salah satu catatan penting. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak ini menjadi evaluasi kinerja Kanwil DJP Jabar II.

Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan, Intelejen dan Penegakan (P2IP) Kanwil DJP Jabar II, Ade Lili menegaskan ada mekanisme yang dilaksanakan Kanwil DJP Jabar II dalam penegakan hukum, yakni melalui penegakan hukum yang berkeadilan.

Ade menyebutkan penegakan hukum yang berkeadilan merupakan tema Kanwil DJP Jabar II terhadap pengemplang pajak yang
benar – benar terjerat kasus pidana yang berpeluang merugikan keuangan negara.

Di sisi lain, lanjut Adde, rasio kepatuhan formal Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang disampaikan secara daring (e-filing) telah melebihi target yang ditentukan. “Yaitu, 317.714 SPT dari target 275.649 SPT atau 137 persen,” ungkapnya.

Namun, untuk kepatuhan secara keseluruhan baik daring maupun manual masih perlu ditingkatkan. Fakatanya, masih di bawah rata-rata nasional dan tidak lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Ade juga memebeberkan kasus yang sering ditemukan, diantaranya faktur pajak tidak sesuai, memungut pajak tapi tidak melaporkan, dan menyerahkan SPT tapi datanya tidak benar.

Berdasarkan kinerja penegakkan hukum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jawa Barat Il, alhasil selama 2019 memproses 51 laporan Informasi Data Laporan dan Pengaduan (IDLP), 80 kasus bukti permulaan tindak pidana perpajakan, dan 2 kasus penyidikan.

Sejauh ini, petugas penyidik atau PPNS berhasil menyelesaikan tindakan Penegakan Hukum Pidana Perpajakan berupa Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan, karena Wajib Pajak menggunakan mekanisme Pasal 8 ayat (3) UU KUP (mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai dengan pelunasan dan pembayaran sanksi perpajakan) terhadap 34 Wajib Pajak.

Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan karena Wajib Pajak ditingkatkan ke Penyidikan terhadap 2 Wajib Pajak serta penyelesaian kasus Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan terhadap 3 tersangka. Perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan status dinyatakan bahwa hasil penyidikannya sudah lengkap (P-21).

Ade Lili berharap tindakan penegakan hukum Pidana Pajak selama 2019 dapat membuat efek jera bagi para Wajib Pajak yang berniat menjadi pengguna dan menerbitkan Faktur Pajak Fiktif. “Termasuk pula, WP yang melakukan praktik pungut tidak setor, dan dengan sengaja melaporkan SPT tidak benar.”

TARGET 2020

Target penegakan hukum untuk 2020 ini, yaitu melakukan tindakan Penegakan Hukum terhadap Wajib Pajak yang memiliki kontribusi pembayaan pajak rendah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat. Selain itu, Wajib Pajak indikasi Penerbit dan Pengguna Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS), Wajib Pajak hasil Program dengan Ditjen Pajak-Ditjen Bea Cukai.

Dengan berbagai tantangan ekonomi di tahun 2020, Kanwil DJP Jawa Barat Il mendapat amanat mencapai target penerimaan pajak yang cukup menantang. Yaitu, mencapai Rp48,09 triliun. Target ini mengalami kenaikan 27,74% dari realisasi penerimaan tahun 2019, atau sebesar 5,49% dari target penerimaan tahun 2019.

Ade mengakui, strategi yang terstruktur dan terukur sangat diperlukan untuk mencapai target yang menantang tersebut. Karena itu, pihaknya berktekad “Memperluas Basis Pemajakan dan Mendorong Peningkatan Perekonomian”.

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Nirmala Rustini menjelaskan, jika WP yang ingin mengetahui dan melaporkan SPT dapat secara online atau daring mengaksesnya seperti pojok pajak.

“Harapannya peran serta media dalam menyosialisasikan ke masyarakat tentang pelaporan SPT sebagai kontribusinya dalam meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak,” terang Nirmala.

Kepala Kanwil DJP Jabar II, Yoyok Satiotomo dalam rilisnya menyebutkan pidana perpajakan berupa penghentian pemeriksaan bukti permulaan, karena wajib pajak menggunakan mekanisme Pasal 8 ayat 3 UU KUP. Yaitu, mengungkap ketidakbenaran perbuatannya disertai dengan perlunasan dan pembayaran sanksi perpajakan terhadap 34 Wajib Pajak.

Untuk meningkatkan kinerja Kanwil DJB Jabar II, Yoyok mengakui, pihaknya berkomitmen  meningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyatakat baik dalam kapabilitas, akuntabilitas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Acara penandatanganan zona integritas dan deklarasi dibacakan Kepala Bagian Umum, Banggas Sitorus. Selanjutnya, semua pejabat eselon 3 menandatangani pakta integritas tersebut. @sofie