LENSAINDONESIA.COM: Suntikan dana untuk BPJS kesehatan bakal terancam dihentikan.

Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kepada anggota DPR jika tetap membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ia menyampaikan, hingga tahun 2019 lalu pemerintah meringankan defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp13 triliun. Bahkan, menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 32 triliun.

“Jika peraturan presiden (nomor 75 tahun 2019) minta dibatalkan, maka dana Rp 13,5 triliun di tahun 2019 yang telah ditransfer akan saya tarik,” tegasnya saat rapat gabungan, di Ruang Rapat Pansus B, DPR RI, Jakarta, Selasa (18/02/2020).

Bilamana kenaikan iuran tersebut dibatalkan, lanjut Sri Mulyani, dan pemerintah masih memberikan subsidi ke BPJS Kesehatan maka dipastikan menjadi temuan BPK.

“Jika batal dinaikkan, dana tidak jadi kami bayarkan, sebab nanti jadi temuan BPK,” kata Sri Mulyani.@L6,Eld-Licom