LENSAINDONESIA.COM: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menyatakan, Kepala Bappeko Kota Surabaya Eri Cahyadi tidak terindikasi melakukan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan melakukan deklarasi kampanye sebagai bakal calon wali kota (Cawali) dalam Pilkada Surabaya 2020.

“Pak Eri Cahyadi tidak terbukti melanggar,” kata Ketua Bawaslu Surabaya Agil Akbar saat ditemui wartawan di kantor Bawaslu Surabaya, Rabu (19/02/2020) sore.

Kata Agil, kesimpulan keputusan tersebut merupakan hasil rapat pleno Bawaslu Surabaya atas keterangan Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi di Bawaslu Surabaya pada Senin (17/02/2020) lalu.

Dalam keterangan Eri Cahyadi saat pemeriksaan, sebanyak 15 pertanyaan diberikan oleh komisioner Bawaslu Surabaya atas dugaan pelanggaran kode etik ASN berupa adanya deklarasi sejumlah warga yang mendukung Eri Cahyadi maju sebagai bakal cawali di Pilkada Surabaya 2020.

Selain itu, laporan terkait spanduk dan selebaran dukungan terhadap Eri Cahyadi di sejumlah perkampungan di Surabaya juga ditanyakan.

“Bawaslu Surabaya mengumumkan bahwa hasil rapat pleno atas jawaban Eri Cahyadi dengan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran. Karena dalam hal ini yang bersangkutan tidak terdaftar maupun mendaftarkan diri ke sejumlah partai politik untuk maju sebagai bakal cawali maupun cawawali di Pilkada Surabaya,”

Disinggung soal adanya selebaran dan spanduk berupa dukungan terhadap Eri Cahyadi, Agil menegaskan bahwa itu menjadi wewenang Pemkot Surabaya untuk melakukan penertiban spanduk berupa dukungan.

“Jadi tidak hanya terhadap ASN namun juga TNI/Polri yang mencalonkan,” ujarnya.

Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan terkait adanya deklarasi, terpasangnya spanduk dan tersebarnya selebaran terkait dirinya sudah dijelaskan ke Bawaslu Surabaya.

“Bahwa kami tidak pernah tau. Berkali-kali saja jelaskan saya tidak daftar ke partai manapun,” kata Eri.

Menurut dia, sampai saat ini dirinya fokus pada pekerjaannya sebagai Kepala Bappeko di Pemkot Surabaya untuk menjalankan program-program yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

“Alhamdulilah sudah saya sampaikan ke Bawaslu. Setiap ada kegiatan ke depannya, kami bisa mengundang bawaslu hadir. Biar tidak multitafsir,” katanya.@wan