LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman menuding Komisi I Budiyanto bertindak over acting terkait mengritisi dugaan virus Corona melanda TKA China di megaproyek Meikarta. Bahkan, Soleman menilai Budiyanto bekerja tidak sesuai tupoksi. Dikritik pedas begitu, Budiyanto berbalik mengritisi dengan geram.

Budiyanto menegaskan, dirinya bergerak atas sumpahnya sebagai wakil rakyat dan didasari ketakutan dan keresahan masyarakat di Dapil (Daerah Pemilihan) I. Pasalnya, kasus TKA asal China di megaproyek Meikarta (Lippo Group) yang tewas misterius, merupakan bagian dari wilayah Dapil 1 meliputi wilayah Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Bojongmangu, Setu, Cibarusah dan Serang Baru itu.

“Ingat saya bukan anggota Fraksi PDIP. Saya dewan dari PKS. Saya punya konstituen sendiri. Saya ada di Dapil 1, dimana saya bekerja atas desakan aspirasi masyarakat di Dapil saya, sesuai sumpah ap apun resikonya saya jalankan,” tegas Budiyanto.

Masyarakat di Deltamas, dan Lippo Cikarang, lanjut Budiyanto, sepertinya ketakutan karena banyaknya tenaga kerja asing (TKA) yang tinggal di perumahan Deltamas dan Lippo yang tidak tahu statusnya bagaimana. Apalagi belakangan, ditemukan ada TKA China tewas membusuk tidak diumumkan penyebab kematiannya.

“Adanya fenomena Corona, saya khawatir. Akhirnya, saya konfirmasi pada Dinas Kesehatan agar masalah itu diselesaikan. Tolong masalah Corona diselesaikan, dan pastikan semua TKA dari Tiongkok diperiksa,” kata Budiyanto.

Terkait tudingan over acting, Budiyanto justru beranggapan hal yang dilakukannya tidak berlebihan. Terutama, saat melakukan sidak di megaproyek Meikarta.

“Masalah ini bukan menjadi perdebatan politik. Ini masalah bangsa,” tegas Budiyanto. Tentunya, rakyat akan mendukung Budiyanto jika benar-benar bertindak sebagai politikus yang tidak mengorbankan bangsa hanya demi perut pribadi semata.

“Kalo dianggap over acting dan offset, silahkan dilanjutkan dengan hormat oleh kawan-kawan di komisi IV. Jadi, sekarang jangan membahas siapa yang memulai, tapi masalahnya yang harusnya dibereskan,” tegasnya.

Seharusnya, lanjut Budiyanto, komisi IV merespon lebih awal. “Kalau boleh saya menyalahkan, harusnya ini tidak terjadi dan tidak musti saya sebagai anggota Dapil 1 turun ke lokasi,” tegasnya.

Budiayanto bertugas di Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, membidangi Pemerintahan; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;Penerangan/Pers; Hukum/PerUndang-Undangan; Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah; Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; Dampak Sosial; Politik; Organisasi masyarakat; Pertanahan; Perijinan; Pemadam kebakaran; Kerjasama dan investasi; Kearsipan.

“Secara kelembagaan komisi IV harus respon lebih awal,” imbuh Budiyanta.

Mafhum, komisi IV membidangi tugas ketenagakerjaan. Dan, bidang tugas keseluruhannya meiluputi, Kesejahteraan Sosial; Agama; Pendidikan; Kesehatan; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kebudayaan; Kepemudaan dan Olah Raga (Pemuda dan Olah Raga); Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; Pariwisata; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Transmigrasi (Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi); Perpustakaan.

Seperti diberitakan sejumlah media, bahwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi risih terkait perkara yang berhubungan dengan Meikarta dan Lippo Cikarang. Terlebih lagi ketika adanya sidak yang dilakukan rekan seprofesinya di DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto.

Soleman lalu berdiskusi dengan Pimpinan DPRD untuk mengambil langkah terhadap sikap Budiyanto.

Hal senada disampaikan anggota Komisi IV, Martina Ningsih. Dia menyesalkan tindakan yang dilakukan Budiyanto dari Fraksi PKS yang bekerja tidak sesuai tupoksi.

Martina Ningsih menganggap sikap Budiyanto melakukan framing bahwa di Megaproyek Meikarta terdapat TKA Ilegal, yang mencapai 3000 orang dan terjangkit virus corona adalah kesalahan fatal.

“Pak Budiyanto ini berbicara tidak sesuai dengan data. Apalagi, telah membuat kegaduhan dan membuat framing yang hoax,” kata Martina kepada awak media. @sofie