LENSAINDONESIA.COM: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menolak “Omnibus Law” RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU C’KER). SPSI menilai “Omnibus Law” mengebiri hak buruh dan menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

Penolakan SPSI ini berdalih sebagai bentuk kepedulian nasib buruh Indonesia dan kelangsungan hidup keluarga buruh ke depan.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke 47 SPSI dijadikan momen buruh menyuarakan aspirasinya. Diantaranya, mengelar seminar nasional tentang Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang dinilai kontroversi dan dianggap tidak memihak pada nasib rakyat Indonesia.

Tokoh buruh yang juga anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni mengakui “Omnibus Law” mendapat penolakan hampir seluruh organisasi buruh di Indonesia.

“Aspirasi rakyat soal penolakan RUU Cipta Lapangan kerja ini akan kami bawa ke Senayan untuk kita pelajari lebih detil lagi di Badan Legislatif,” kata Obon.

Dia juga berpesan kepada pengurus Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) dalam rangka berjuang untuk membatalkan RUU Cipta Lapangan Kerja, agar masing masing berbagi tugas. Pengurus Pusat menyiapkan draft pembanding, pengurus Pengurus Daerah tingkat provinsi, KC, DPC dan KC tingkat Kota dan Kabupaten tugasnya mendistribusikan atau me-share semua informasi dan merapatkan anggota.

“Agar semua mengetahui isi draft RUU Cipta Lapangan Kerja ini. Sehingga, bisa solid dan siap diajak berjuang bersama-sama perangkat SP/SB,” pesan Obon Tabroni.

Ketua SPSI Kota/Kab Bekasi, R Abdullah menegaskan jika Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang bertujuan membuka investasi sebesar-besarnya sepanjang tidak menurunkan kualitas UU (Undang Undang) Ketenagakerjaan dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, maka SPSI tidak menolak.

“Namun, jika Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja mengradasi (menurunkan) UU Tenagakerja sebelumnya, bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, jelas kami tolak,” tegas Abdullah.

“Karena itulah, kenapa kami GEKANAS dan SPSI yang ada didalamnya menolak. Kami sudah menandatangani kesepakatan, bahwa akan melakukan aksi mogok nasional di seluruh Indonesia, jika pemerintah coba-coba memaksakan RUU Cipta Lapangan Kerja ini menjadi Undang-Undang,” kata Abdullah yang juga sebagai Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS).

Hal senada diungkapkan Indra Munaswar selaku Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) dan Ketum Federasi Pekerja Seluruh Indonesia (FPSI). Keduanya juga menyatakan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja Lapangan (RUU C’KER) melanggar UUD 1945.

“Rakyat tidak lagi menjadi tanggungjawab pelaksana Pemerintah Negara sebagaimana dimaksud dalam Mukadimah UUD Tahun 1945,” tegas Indra.

Indra mengatakan di RUU C’KER itu, justru memihak Tenaga Kerja Asing (TKA). Diantaranya, pemberi kerja yang akan menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak perlu pakai izin dari Menteri. Cukup pengesahan RPTKA dari Pemerintah Pusat. Kalau di UU Ketenagakerja 13/2003 harus mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

“Izin itu dimaksudkan agar penggunaan TKA dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan TKI secara optimal,” jelasnya.

“Keharusan memiliki RPTKA yang disahkan Menteri sebagai persyaratan mendapatkan izin kerja tenaga asing (IKTA) dihapus. Dengan begitu leluasalah Pemberi kerja menggunakan TKA sebebas-bebasnya,” imbuh Indra.

“Dengan dihapusnya ketentuan perizinan penggunaan TKA, itu artinya untuk melanggengkan Perpres No 20/2018 dan Kepmenaker No. 228/2019,” pungkasnya. @sofie