LENSAINDONESIA.COM: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Tito Karnavian meminta budaya ‘amplop’ hilang dari instansi di sektor pelayanan publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat membuka Rakornas Badan Penembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM) Kemendagri di kampus BPSDM Kalibata Jakarta Selatan, Senin (24/02/2020).

Mantan Kapolri ini menyampaikan, BPSDM memiliki peran penting di dalam meningkatkan kapasitas aparatur negara, baik di Pusat maupun Daerah. Kata Tito, dari jaman Orde Baru hingga sekarang BPSDM menjadi salah satu tulang punggung penting penyelenggara diklat teknis dan kompetensi baik untuk di tingkat pimpinan, administrator dan pejabat struktural pemerintah daerah seluruh Indonesia.

“Karenanya, saya meminta agar BPSDM selalu memutakhirkan kurikulum diklatnya agar sesuai dengan perkembangan dinamis lingkungan fungsi pemerintahan” tandas Tito dalam sambutannya tanpa teks.

“Juga para pengajarnya harus selalu di-upgrade. Diklat-diklat teknis yang ‘out-of-date’ baiknya digantikan dengan jenis diklat kompetensi yang lebih menjawab tuntutan perkembangan masyarakat. Dan yang sangat penting juga, diklat jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis, namun juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan,” ujarnya.

Tito menyampaikan, persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintahan saat inin masih tinggi. Aparat pemerintah dipandang masyarakat lamban, sering tidak disiplin, condong mempersulit ketimbang mempermudah urusan pelayanan ke masyarakat.  Karena itu, Tito mengingikan BPSDM terlibat aktif menyelenggarakan diklat yang juga dapat merubah ‘mental ASN’ (Aparatur Sipil Negara) di bidang pemerintahan, agar persepsi negatif masyarakat tersebut bisa berkurang.

“Saya ingin diklat harus juga difokuskan ke peningkatan integritas mental aparatur pemerintah sehingga, misalnya, ‘budaya amplop’ yang masih banyak melekat di perilaku aparat benar-benar hilang terkikis khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perijinan” tegas Tito.

Sejauh ini BPSDM Kemendagri secara rutin melaksanakan aneka pendidikan dan latihan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi, kepemimpinan aparatur penyelenggara urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah. Juga menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas anggota dan pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia.

Untuk tahun 2019, alumni diklat BPSDM sudah mencapai 26.270 orang, utamanya yang terdiri dari pejabat Pemerintah Pusat, anggota DPRD dan juga aparat pemerintah Pusat.

Rakornas BPDSM  Kemendagri ini dihadiri sekitar 500 dari Kepala BPSDM seluruh provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. Hadir juga pereakilan dari kementerian dan lembaga lain seperti Kepala BKKBN, BPIP dan Kementerian PAN-RB.@LI-13