LENSAINDONESIA.COM: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap agar Dana Desa tahap pertama cepat dicairkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa.

Ini dikatakan Gubernur dalam Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa 2020 di JX International Surabaya, Selasa (25/02/2020).

“Ada 7.724 desa, dana desanya Rp 7,654 triliun. Kita berharap bahwa Dana Desa ini, pertama bisa segera dicairkan tahap satunya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Khofifah juga menyoroti adanya perang dagang antara Amerika dan China yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Ia ingin hal ini tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat di lingkup desa.

“Kita bisa melihat bagaimana sebetulnya efek trade war antara Amerika dan China. Itu sudah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, ditambah lagi efek Corona (virus Corona), prediksi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia juga dikoreksi oleh bank dunia dan saran nasional juga terkoreksi,” ungkap orang nomor satu di Jatim ini.

Khofifah juga menyebut salah satu cara agar daya tahan dan daya beli masyarakat terjaga, yakni dengan adanya percepatan pencairan Dana Desa tahap satu.

Kalau tahap satu itu berarti 40 persen dari Rp 7,654 triliun. Kita berharap dari kemarin kita koordinasi kepada bupati dan wali kota, hari ini bupati, wali kota, camat dan seluruh kepala desa kita hadirkan dengan narasumber dari Kemendagri, dari kejaksaan, dari BPKP dan seterusnya,” paparnya.

Dari Raker ini, Khofifah meminta seluruh kepala desa bisa memanfaatkan Dana Desa dengan baik untuk meningkatkan perekonomian dari desa.

“Kita berharap bahwa cash for work, itu akan menjadi bagian yang diprioritaskan oleh para kepala desa dalam menggunakan Dana Desa ini. Bagaimana sepenuhnya percepatan penyaluran untuk memberikan pekerjaan dengan tunai. Jadi mereka mendapatkan penghasilan tunai, itu yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri,” imbuh Khofifah.

Di sisi lain mantan Menteri Sosial di era Presiden Jokowi ini menyebutkan di Jawa Timur masih ada 363 desa tertinggal. Pihaknya menarget desa-desa itu seluruhnya bisa dientaskan di tahun 2020 ini. Sehingga di akhir tahun 2020 mendatang, tidak ada lagi desa tertinggal di Jawa Timur.

“Selain itu ada 2 desa sangat tertinggal di Jatim. Satu karena dampak lumpur Lapindo di Sidoarjo, dan satu lagi ada di Bondowoso karena memang dari sisi keterjangkauan sulit akses. Nah dua desa ini yang harus bersinergi dengan desa-desa terdekatnya supaya tidak lagi menjadi desa sangat tertinggal,” urai dia.

Selain itu, Pemprov juga sudah membuat surat edaran gubernur. Yang isinya, Pemprov ingin agar Dana Desa dipakai untuk program yang bisa menurunkan kemiskinan di pedesaan.

Terutama karena secara nasional maupun secara regional Jawa Timur, kemiskinan di pedesaan memang hampir dua kali lipat dari kemiskinan di perkotaan.

“Di Jawa Timur bahkan lebih dari dua kali lipat kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan pedesaan kita, dari survei bulan september  yang dilakukan oleh BPS, menunjukkan bahwa saat ini kemiskinan di pedesaan di Jatim masih  14,16 persen. Sementara kemiskinan di perkotaan 6,77 persen. Jadi rata-rata kemiskinan Jawa Timur masih 10,20 persen,” tandas Khofifah.

Pihaknya beraharap ketimpangan antara kota dan desa yang berdampak pada kemiskinan di desa juga menjadi perhatian dan fokus seluruh kepala desa yang akan menggunakan Dana desa yang cair tahap pertama ini. Ia ingin program pemanfaatan Dana Desa antara lain digunakan dalam orientasi penurunan kemiskinan di pedesaan serta pengentasan desa tertinggal di tahun 2020 dapat dicapai. Sehingga tahun 2021 Jawa Timur bebas desa tertinggal.@sarifa