LENSAINDONESIA.COM: Koordinator Wilayah 13 Pengurus Pusat GMKI, Rimbun Purba mengultimatum Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo terkait penyelesaian kasus intoleransi yang terjadi di Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau agar dilakukan sesegera mungkin.

GMKI juga mengajak Kabareskrim turun ke lokasi secara langsung untuk mendengar dan merasakan kegelisahan warga dan gereja. GMKI meyakini pernyataan dari Jakarta tidak efektif dilaksanakan aparat kepolisian di tingkat bawah.

“Kami menyambut baik pernyataan Kabareskrim yang menyatakan akan memburu pelaku provokasi di Tanjung Balai, Karimun. Namun catatan bagi kami, kalau memang Polri serius dan ingin cepat menyeselesai masalah ini, Kabareskrim harus turun langsung ke Karimun,” kata Rimbun, berharap.

“Jangan hanya mengeluarkan pernyataan dari Jakarta, tanpa pernah turun dilapangan. Jangan sampai masyarakat tidak percaya (pernyataan) Presiden dan institusi Polri. Terkesan hanya pernyataan di publik, namun tidak ada tindakan konkrit,” tegas Rimbun.

Rimbun menambahkan, GMKI setelah melakukan investigasi dan menghimpun fakta yang terjadi di lapangan melalui kunjungannya, ditemukan bahwa permasalahan intoleransi belum selesai, masih ada kesalahpahaman yang tidak berimbang antara warga, Pemda dan pihak Gereja Katolik Santa Joseph.

“Kita lihat ada keterangan yang simpang siur. Disatu sisi, pemerintah menyatakan kasusnya sudah kondusif dan selesai. Namun, faktanya pembangunan tak juga bisa dilanjutkan sesuai alas hukum IMB yang sudah terbit. Tolok ukurnya sebenarnya sangat sederhana, ini selesai dan aman kalau gereja dapat melakukan pembangunan tanpa hambatan,” ungkapnya.

“Namun, kenyataan pahitnya gereja tidak bisa melakukan pembangunan sampai hari ini. Artinya, pihak Gereja masih mendapat perlakuan diskriminatif dan intimidasi dari pihak-pihak yang memprovokasi,” imbuhnya.

Menurut Rimbun, juga menemukan adanya dugaan sikap yang tidak berimbang dari oknum kepolisian di lapangan. Bahkan disebutnya ada oknum anggota kepolisian yang seolah mengintimidasi pihak Gereja dan melakukan pembiaran saat warga Gereja diintimidasi pihak-pihak yang memprovokasi dalam beberapa pertemuan.

“Kami memberi perhatian khusus kepada netralitas polisi. Jangan sampai pihak kepolisian ada (oknum) yang ikut-ikutan melakukan atau membiarkan intimidasi kepada warga Gereja. Jika benar-benar ada pembiaran, atau ada oknum polisi yang ikut-ikutan mengintimidasi, maka harus ditindak (copot). Jangan terkesan negara kalah dengan kaum intimidator atau kelompok intoleran,” ucap Rimbun.

Rimbun juga menjelaskan bahwa Tanjung Balai, Karimun yang adalah bagian dari Indonesia seharusnya tunduk pada konstitusi kita UUD 1945 yang menjamin kebebasan umat beragama. Ditambah lagi, ungkap dia, dengan bukti dikeluarkannya IMB yang nyata-nyata sudah sesuai prosedural.

“Dengan keluarnya IMB, itu sudah menjadi bukti bahwa semua syarat administratif untuk pembangunan Gereja sudah terpenuhi. Maka, seharusnya pembangunan tidak lagi menjadi soal. Negara dalam hal ini pemeritah daerah dan kepolisian tidak boleh tunduk pada provokator,” tegas Rimbun, menambahkan.

Rimbun menjadikan bahan perbandingan, tindakan tegas Polda Sulawesi Utara menahan 6 orang terduga perusakan bangunan Masjid Al Hidayah di Perumahan Griya Agape, Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara ( Sulut ), Rabu lalu (29/1/2020).

“Berbeda dengan provokator yang bertindak di Gereja Katolik Santo Joseph, mereka masih bebas sampai sekarang. Jangan sampai ada perbedaan prilaku”, kritik Rimbun.

Rimbun meminta hukum ditegakkan secara tegas agar para provokator segera ditangkap dalam 7 (tujuh) hari terhitung sejak pihaknya mengeluarkan pernyataan. “Jika tidak, itu artinya kepolisian tidak mampu menegakkan hukum dan menjadi pengayom bagi masyarakat, dan kasus ini akan menjadi preseden buruk dan malapetaka persatuan dan kesatuan bangsa,” paparnya.

Rimbun juga meminta Kapolri agar memperingatkan Kabareskrim Polri jika tidak bisa menyelesaikan masalah intoleransi di Tanjung Balai, Karimun sesuai instruksi Presiden dan perintah Kapolri.

“Presiden sudah kasih instruksi, Kapolri juga sudah kasih perintah, namun nyatanya belum ada tindakan konkrit,” tegas fungsionaris GMKI ini. @jrk