LENSAINDONESIA.COM: Rokok ilegal adalah rokok yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan perundang–undangan di bidang cukai.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kediri, Adiek Marga Raharja menjelaskan, ciri–ciri rokok ilegal diantaranya adalah rokok yang diedarkan, dijual, atau ditawarkan tidak dilekati pita cukai, rokok yang diproduksi oleh pabrik yang belum memperoleh ijin. Atau Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan rokok yang diedarkan dilekati pita cukai, namun pita cukainya palsu, bekas, tidak sesuai peruntukan dan tidak sesuai personifikasi.

“Bahwa rokok yang diedarkan, dijual atau ditawarkan tidak dilekati pita cukai (dikenal dengan istilah rokok polos atau rokok putihan),” katanya saat sosialisasi cukai di Balai Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Selasa (25/02/2020).

Praktik ilegal itu, dikenai ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima ) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai.

Disampaikan Adiek, mulai tahun 2019 pengenaan tarif cukai untuk hasil pengolahan tembakau lainnya yang meliputi ekstraks dan essens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup (snufftobacco) atau tembakau kunyah (chewing tobacco) dikenai tarif cukai 57 %.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Budi Winarno berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal. “Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jombang khususnya harus terus dicegah dan dihentikan,” tegasnya.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang cukai kepada masyarakat ini, lanjut Budi Wonarno, juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi baik Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, kecamatan dan desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan negara dari sektor pajak semakin meningkat.

“Prinsip, kami tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. Tidak apa-apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak dijual. Kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya,” terangnya.

“Meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus dicegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama–lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara,” tambah Budi Winarno.

Ia juga berharap bahwa sosialisasi ini tidak berhenti di sini. “Mohon disampaikan kepada tetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat,” pungkasnya.@ADV/obi