LENSAINDONESIA.COM: Iuran BPJS kesehatan batal naik. Tentunya kabar ini cukup menggembirakan bagi para pengguna jasa layanan jaminan kesehatan tersebut.

Hal tersebut berdasar dari keputusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan dari Ketua Umum Komunitas Pasien cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir 2 Januari 2020 lalu.

“Kabul permohonan hukum sebagian,” tulis MA pada putusannya yang dikutip dari Liputan6.com, Senin (09/03/2020).
Hakim agung Andi Samsan Nganro, Juru bicara MA menegaskan, perkara tersebut sudah diputuskan di MA.

“Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 perkara Hak Uji Materiil. Kamis 27 Pebruari 2020 lalu memang sudah diputus,” ungkap Andi Samsan.

Sidang pengabulan tersebut dilakukan hakim Yoesran, Yodi Martono dan Supandi pada 27 Februari 2020 lalu.

Saat itu Mahkamah Agung mengabulkan beberapa gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 terkait Jaminan Kesehatan.

Menurut pertimbangan MA, pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres nomor 75, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 23, Pasal 28 H Jo. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Berikut Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Kemudian, bertentangan dengan Pasal 4 Jo Pasal 5, dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

“Menyatakan bahwa Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” menurut putusan MA secara tertulis.@L6,eld-Licom

Sumber: Merdeka.com