LENSAINDONESIA.COM: HERO Group, perusahaan ritel modern bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan BPOM RI mengedukasi cara berbelanja aman dan nyaman.

Program kerjasama tersebut diaplikasikan dalam bentuk talk show yang berlangsung di Giant Extra Rajawali Surabaya, Minggu (15/03/2020).

Diky Risbianto, Head of Communications Government Relations HERO Group menyampaikan, dalam talk show tersebut peserta memperoleh edukasi cerdas bertransaksi melalui program Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin dan Kadaluarsa) dari BPOM.

“HERO Group mengedukasikan program ini agar masyarakat sadar dan mengetahui kualitas produk yabg dibeli deminkeamanan dan kenyamanan penggunaannya untuk meminimalisir resiko. Jika demikian, produk yang ditawarkan bakal mengalami peningkatan nilai,” papar Diky.

Bambang Sumantri, Komisioner BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) menyampaikan, transaksi aman di bisnis ritel modern memang hak yang paling krusial, sebab hal cukup berperan pada kualitas layanannya.

“APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sekitar 57 persen ditunjang dari transaksi, untuk itu program ini bertujuan agar menjaga kelangsungan transaksi berjalan baik,” terang Bambang.

Sementara itu, Ojak Simon Manurung, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan mengatakan, pihaknya selalu melalukan pengawasan barang beredar melalui standard, label dan kartu garansi.

“Semua barang dan produk dagang nantinya akan mengarah kepada kemasan di Januari tahun 2021 mendatang. Apalagi sudah banyak penjualan di online maupun e-commerce banyak yang dicurah,” ucap Ojak.

Ia menambahkan, di sisi produsen, mereka merasa keberatan jika barangnya dicurah. Hal tersebut berdampak pada konsumen yang sekaligus pihak produsen.

“Karena alat untuk curah itu kurang hygenis dan belum jelas kadaluarsa berikut tanpa label. Dan ini sangat merugikan kedua pihak, langkah awal yabg dilakukan pada produk minyak goreng yang harus ada dalam kemasan,” tegas Ojak.

Pihaknya juga sempat bekerja sama dengan platform digital, yakni Idea market place untuk mengarahkan konsumen agar berbelanja aman dan nyaman.

“Peraturan Pemerintah terkait e-commerce sedang disusun, tentunya agar bisa tertib. UU Perlindungan Konsumen di Pasal 8 ada telah diatur terkait standarisasi label, kadaluarsa dan jaminan, jika ada pelanggaran terkait hal tersebut, maka dikenakan sanksi pidana,” pungkas Ojak.@Eld-Licom