LENSAINDONESIA.COM: Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letnan Jenderal (TNI) Doni Monardo, memastikan pemerintah tidak akan melakukan Lockdown di seluruh wilayah Indonesia untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19.

“Sekali lagi saya tegaskan, Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Jokowi yang juga telah memberikan instruksi kepada Kepala Gugus
Tugas, tidak ada Lockdown,” kata Doni Monardo di Kantor BNPB, Jakarta, yang videonya dilansir pada Sabtu malam, 21 Maret 2020.

Penegasan Indonesia tidak akan ada lockdown ini, menurut Doni, untuk memberi kepastian kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia
maupun dunia, juga WNA yang saat ini berada di Indonesia, khususnya di Jakarta tentang sikap pemerintah Indonesia menghadapi
bencana virus Corona.

“Sehingga jawaban saya ini, bisa menjadi kepastian bagi seluruh komponen masyarakat, termasuk juga rekan-rekan sahabat dari berbagai
negara yang sekarang berada Indonesia, khususnya di Jakarta,” jelas Doni, yang juga Kepala BNPB (Badan Penanggulangan Bencana Nasional).

Agar penyebaran virus Corona dapat dipersempit, Doni meminta dukungan masyarakat mau mematuhi larangan berkumpul atau melakukan social distancing dan dapat disiplin untuk tidak saling berdekatan satu sama lain atau jaga jarak.

“Yang paling penting adalah mematahui kebijakan pemerintah, yaitu social distancing, atau kalau lebih mudah kita bisa artikan
jangan saling berdekatan, atau dilarang berdekatan, dan dilarang berkumpul. Kalau ini dipatuhi, Insya Allah kita bisa mengurangi
masyarakat yang terpapar,” kata Doni, yang juga menyinggung bahwa Covid-19 ini bisa mengancam siapa pun, tidak mengenal suku dan agama, maupun lainnya.

Terkait jaga jarak, Doni memperingatkan, walaupun terhadap keluarga di rumah harus tetap disiplin menjaga jarak. Sebab,
virus ini tidak mudah dideteksi, sehingga bila ada keluarga yang terjangkit tidak menularkan yang lain.

“Kemudian kita juga harus memperhatikan, walaupun kita di rumah tetapi harus tetap menjaga jarak antara satu sama lainnya. Karena di
antara keluarga kita, apalagi keluarga besar ada yang positip, maka itu dengan mudah akan menulari yang lain,” tegas Doni.

Sebeluimnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
sebenarnya menjelaskan tentang Lockdown.

“Lockdown itu bahasa media dan bahasa publik yang sudah terlanjur dikenal. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menyebutkan empat jenis pembatasan,” kata Tito, di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 18 Maret 2020 dilansir Tempo.com

Pembatasan pertama, lanjut Tito, karantina rumah. Artinya, orang tidak boleh keluar rumah. Misalnya, mereka yang sudah masuk dalam
kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Kedua, karantina rumah sakit.

Pembatasan Ketiga, yaitu karantina wilayah. “Inilah yang dikenal dengan istilah lockdown,” kata Tito. “Keempat, adalah pembatasan sosial berskala besar.”

Tito mengatakan, kewenangan untuk memutuskan karantina wilayah dan pembatasan sosial dalam skala besar ada pada Menteri Kesehatan.

Mendagri ini juga mengatakan Presiden Jokowi sudah memberikan petunjuk bahwa daerah yang akan membuat kebijakan pembatasan harus
mengusulkan kepada Kepala Gugus Tugas, Letnan Jenderal Doni Monardo. @jrk