LENSAINDONESIA.COM: DPRD Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota untuk membuka data masyarakat yang sudah masuk (ODP) Orang Dalam Pantauan dan (PDP) Pasien Dalam Pantauan akibat virus Corona atau COVID-19. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa lebih waspada sehingga menghindari wilayah yang berpotensi bahaya sesuai protocol Corona.

“Hal ini untuk membedakan mana saja daerah yang masih bisa dikunjungi dan harus dihindari. Ini untuk keselamatan warga Surabaya dan untuk mengamanakan kepentingan yang lebih besar,” ujar Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ibnu Shobir saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/03/2020).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebelumnya sudah menyampaikan jika Surabaya masuk zona merah. Artinya status tersbut menurut ia sebagai peringatan untuk lebih efektif lagi melakukan proses pencegahan penyebaran supaya tidak masif.

“Kalau perlu ada semacam hibauan yang langsung turun ke masyarakat. Petugas disiapkan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat,” tambahnya.

Tak hanya itu, Anggota DPRD Surabaya dua periode ini meminta Pemkot Surabaya perlu membuka data mana saja yang menjadi titik rawan sehingga harus dihindari.

“Saya kira data perlu dibuka tetapi bukan dalam konteks menimbulkan kepanikan, masyarakat berhak tahu kalau dilingkunganya itu ada penderita sehingga harus dihindari. Ini memang kondisinya darurat sehingga semua orang harus well inform,” jelasnya.

Senada Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfud yang menilai data memang perlu diungkap untuk mengantisipasi penyebaran virus ini. “Ibu Wali Kota dan pemkot harus menerima semua masukan ini untuk kebaikan warga surabaya,” jelasnya.

Yang kedua kata Mahfudz, kenapa sampai detik ini pihaknya tidak mengetahui sebaran virus itu sampai mana saja. “Kita ini anggota dewan saja nggak tau apalagi masyarakat,” terangnya.@wan