LENSAINDONESIA.COM: Sejumlah kapal ferry milik 12 perusahaan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk terancam tidak mampu beroperasi akibat tingginya biaya operasional akibat ekonomi masih lesu. Bahkan para perusahaan penyebarangan itu juga tidak sanggup membayar gaji karyawan.

Ketua DPD Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Jawa Timur, Sunaryo mengungkapkan, saat ini sebagian besar operator kapal ferry kesulitan menutupi biaya, termasuk membayar gaji dan bunga bank.

“Karyawan resah karena kemungkinan tidak dapat gaji bulan ini. Jika benar, kami khawatir kapal ferry di Ketapang-Gilimanuk berhenti operasi dan angkutan logistik bakal kacau,” kata Sunaryo, Senin (23/03/2020).

Ia menyampaikan, kondisi angkutan penyeberangan saat ini menjadi kian memprihatinkan dengan adanya pandemi virus Corona. Perusahaan pun harus melakukan tindakan khusus untuk mencegah penularan virus Corona sebab kapal ferry beroperasi 24 jam.

“Dalam keadaan darurat ini, harusnya pemerintah back-up dan bantu kami. Kalau penyeberangan berhenti beroperasi dan tidak mampu lagi bayar gaji, kami khawatir akan ada gejolak besar. Karyawan bakal demo besar-besaran,” ujar Sunaryo.

Agar situasi tidak bertambah buruk, Gapasdap Jatim mendesak pemerintah segera menaikkan tarif sesuai yang dijanjikan. Dengan adanya kenaikan tarif, maka perusahaan penyeberangan bisa sedikit terbantu, terutama membayar gaji karyawan dan menutupi biaya operasional yang terus meningkat.

Terpisah, Ketua Bidang Tarif DPP Gapasdap Rakhmatika Ardianto mengatakan proses kenaikan tarif penyeberangan hingga saat ini belum juga ada kejelasan, walaupun Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub sudah memimpin langsung sosialisasi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, pada 6 Maret 2020.

“Pemerintah seperti plin-plan, proses perhitungan tarif sudah dibahas hingga 1,5 tahun, bahkan sudah disosialisasikan tetapi tidak juga direalisasikan. Padahal era sebelumnya hanya butuh waktu beberapa bulan saja,” ungkapnya.

Rakhmatika mengatakan, Gapasdap telah mengingatkan pemerintah agar segera menetapkan tarif karena semua perusahaan penyeberangan sudah kesulitan menutupi biaya yang sangat besar.

“Tidak heran kalau penyeberangan di daerah-daerah kesulitan. Mereka sudah tidak bisa menjamin kelancaran dan keselamatan pelayaran. Tentu ini sangat berbahaya dan mengganggu kelancaraan logistik di tengah wabah virus Corona,” ujar Rakhmatika.

Dia heran pemerintah tidak kunjung menetapkan tarif, meskipun tahu tarif penyeberangan di Indonesia sudah ketinggalan 30%-50% dari biaya operasional.

“Pendapatan perusahaan penyeberangan diketahui oleh pemerintah, sebab penjualan tiket diatur dan dilaksanakan oleh PT ASDP sehingga semuanya transparan,” ujarnya.

Perhitungan tarif pun dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah (Kemenhub yang diketahui oleh Kemenko Maritim dan Investasi), Gapasdap dan PT ASDP.

Rakhmatika menegaskan, kenaikan tarif penyeberangan merupakan keharusan mengingat biaya terus meningkat setiap tahunnya, antara lain biaya perawatan dan suku cadang kapal yang sebagian besar diimpor melonjak akibat kurs rupiah melemah terhadap dolar AS dan mata uang asing lainnya.

Selain itu, UMR naik 8%-10 % setiap tahun, semakin meningkatnya aturan sertifikasi ABK (anak buah kapal) yang menyebabkan kenaikan biaya SDM, dan biaya pengedokan naik setiap tahun.

Dalam kondisi ini, sektor maritim termasuk penyeberangan dibebani bunga bank yang tinggi, dimana besaran bunganya sama bahkan lebih besar dibandingkan dengan sektor komersial lainnya.

“Bertambahnya aturan-aturan pemerintah, seperti beberapa sertifikasi yang menyebabkan munculnya biaya baru, serta biaya PNBP yang naik sekitar 100%-1.000% sehingga semakin memberatkan pengusaha penyeberangan,” paparnya.

Iklim angkutan penyeberangan semakin tidak kondusif karena pemerintah terus mengeluarkan izin operasi untuk kapal-kapal baru, tanpa melihat kapasitas dermaga yang ada.

Hal ini mengakibatkan utilitas kapal dalam beroperasi di bawah 60% setiap bulan. Menurut dia, industri penyeberangan selama ini diregulasi secara ketat oleh pemerintah, baik dari sisi tarif, jadwal, demand, peraturan, sertifikasi, dan lain-lain yang mengakibatkan kesulitan dalam mengoperasikan kapal.

“Angkutan penyeberangan adalah moda transportasi yang tidak tergantikan. Jika terjadi kegagalan pada moda tersebut, maka akan terjadi stagnasi ekonomi dan penurunan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.@LI-13