Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Tak respon aduan warga, pimpinan Komisi A dilaporkan ke Ketua DPRD Surabaya
Direktur Surabaya Coruptions Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono (kiri). FOTO: Iwan-LICOM
HEADLINE DEMOKRASI

Tak respon aduan warga, pimpinan Komisi A dilaporkan ke Ketua DPRD Surabaya 

LENSAINDONESIA.COM: Surabaya Coruptions Watch Indonesia (SCWI) melaporkan Pimpinan Komisi kepada Ketua DPRD Surabaya, Kamis (26/03/2020). Laporan ini dilakukan karena Komisi A dinilai tidak merespon pengaduan warga.

Direktur SCWI Hari Cipto Wipto Wiyono menyampaikan, pengaduan yang tidak direspon itu adalah kasus eksekusi Gedung Astranawa.

“Saya akan laporkan pimpinan Komisi A kepada Ketua Dewan dan minta audiensi. Ada apa kok ngak pernah mau melakukan hearing (dengar pendapat) kasus astranawa, padahal saya mengajukan hearing itu dari tahun lalu (2019),” ujarnya di Kantor DPRD Surabaya, Kamis siang.

Cipto mengatakan, sebelumnya pihaknya juga melaporkan unsur pimpinan Komisi A yang terdiri dari Ketua Pertiwi Ayu Krishna (Fraksi Golkar), Wakil Ketua Camelia Habiba (Fraksi PKB) dan Sekretaris Budi Leksono (Fraksi PDIP) ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya. Laporan ini dilayangkan karena Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini diduga melakukan pembiaran atas aspirasi masyarakat.

“Pimpinan Komisi A kami laporkan ke BK karena diduga melakukan pembiaran atas permintaan hearing kasus Astranawa,” tegasnya.

Cipto menegaskan, permintaan hearing atas kasus tanah Astranawa ini dinilai penting. Sebagai elemen yang bergerak di bidang korupsi, SCWI memandang pemberian tanah Astranawa dari YKP ke PKB Jawa Timur diduga mengandung unsur korupsi atau gratifikasi.

“Sebagai elemen anti kroupsi merasa terpanggil untuk melakukan pencegahan dan menyelamatkan aset negara dengan cara mengadu ke Komisi A untuk dilakukan hearing untuk mencegah pemberian tanah itu dari YKP ke PKB Jatim,” ujarnya.

Cipto berjanji jika laporan ke ketua dewan tidak berhasil, maka akan menyiapkan skenario jalur hukum. “Lihat saja nanti, kalau tetap saja nggak nanggapi, saya tempuh mekanisme hukum,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna mengaku tidak ada niatan untuk menghambat aduan dari masyarakat ke gedung DPRD Surabaya. Seharusnya surat aduan itu ditujukan kepada Ketua DPRD Surabaya dengan tembusan ke Komisi A.

“Sehingga ini tidak bisa diproses secara kelembagaan,” ungkap Ayu.

Legislator Partai Golkar ini menambahkan, saat ini semua kegiatan dewan sementara di tiadakan, karena dampak pandemi COVID-19. “Intinya Komisi A tidak menghambat proses hearing dimohonkan pihak Astranawa,” ujar Ayu.

Oleh karenanya pihaknya meminta agar surat itu direvisi, nanti setelah wabah pandemi COVID-19 ini sudah reda, tentu Komisi A akan memprosesnya. “Jadi Komisi A akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPRD Surabaya. Ini instansi, jadi kami akan menjawabnya juga secara institusi, bukan secara perorangan,” tukas Ayu.@wan