LENSAINDONESIA.COM: Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, pemerintah perlu menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) dalam memobilisasi masyarakat untuk penanganan pandemi virus Corona atau COVID-19.

Pernyataan ini disampaikan Fahmi dalam menanggapi rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melakukan rekrutmen 15.000 relawan.

Selain Mendikbud, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga menyatakan akan merekrut relawan untuk dibayar harian.

“Lho kenapa begitu? Lebih tepat pakai Undang-Undang PSDN,” kata Fahmi kepada lensaindonesia.com di Surabaya, Sabtu malam (28/03/2020).

Menurut Fahmi, dengan UU PSDN, maka komponen-kompomen yang sudah dibekali pelatihan penanganan keadaan darurat dan doktrin Bela Negara seperti Resimen Mahasiswa (Menwa), Pramuka, Banser NU bisa digerakan.

“Saya contohkan di Jawa Timur saja, ada sekian banyak Akper, Poltekkes, Akbid. Kampus-kampus ini punya Resimen Mahasiswa (Menwa) yang sejak bergabung dan mengikuti pendidikan dasar kemiliteran, mereka dicekoki doktrin bahwa mereka harus siap jika sewaktu-waktu negara memanggil untuk Bela Negara. Belum lagi kita juga punya Pramuka, Korps Suka Rela PMI, Pencinta Alam dan lainnya,” ujarnya.

Fahmi menyampaikan, bahwa mahasiwa yang tergabung dalam organisasi-organisasi seperti kelompok mahasiswa tanggap bencana juga telah dilatih dan dibekali kemampuan pengorganisasian penanggulangan bencana.

“Saya juga heran, kenapa kok pemerintah malah sibuk bikin acara rekrutmen relawan ini itu? Kan bisa gunakan UU PSDN itu, tinggal inventarisir berapa kita punya komponen pendukung yang bisa dengan cepat dimobilisasi jadi komponen cadangan, lalu tetapkan dan panggil mereka!” tegasnya.

Jika dirasa kurang, menurut pria asal Mataram NTB itu, pemerintah baru bisa melengkapinya dengan relawan umum. Tetapi menurutnya, optimasi penggunaan UU PSDN itu membuat kelompok-kelompok kerja sudah terbentuk dulu dengan para komponen cadangan (komcad) itu sebagai leader. Sementara, relawan hasil rekrutmen umum, tinggal mengambil peran dan didistribusikan sesuai kemampuan dan kebutuhan.

“Perlu diingat, status mereka kemudian adalah Komponen Cadangan. Artinya negara secara resmi memanggil dan memobilisasi. Itu baru bisa dikatakan bela negara yang gagah, dengan segala hak dan kewajiban yang melekat. Jadi, please deh Mas Mendikbud, Pak Menhan dan Pak Mendagri, bayangkan jika itu bisa dilakukan di seluruh Indonesia,” kata Fahmi.

Dengan UU PSDN pula, Fahmi menegaskan bahwa ada sarana-prasarana nasional termasuk sentra-sentra produksi yang dapat dimobilisasi negara untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan logistik dan alat perlengkapan penanganan krisis.

“Intinya, saya mendesak pemerintah untuk menggunakan UU PSDN sebagai instrumen mobilisasi. Bukan pakai rekrutmen relawan yang justru hak dan kewajibannya tidak jelas, termasuk juga perlindungan negara terhadap mereka,” jelasnya.@LI-13