LENSAINDONESIA.COM: Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) telah membawa dampak signifikan bagi persiapan dan kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang sedianya digelar pada September 2020 mendatang di Provinsi Papua.

Bahkan, Gubernur Lukas Enembe juga telah mengajukan permintaan penundaan pada pemerintah pusat.

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi X DPR RI Abdul Hakim Bafagih menyatakan mendukung penundaan PON XX di Provisi Papua hingga tahun 2021 mendatang, dengan alasan dan pertimbangan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

“Perppu ini memberikan fondasi bagi pemerintah untuk melakukan langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat dan menjadi panduan bagi semua pihak di pemerintahan untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan terkait penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019. Melalui Perppu ini, akan dilakukan sejumlah penundaan dan realokasi anggaran baik APBN maupun APBD,” jelasnya dalam keterangan pers yang diterima lensaindonesia.com, Rabu (01/04/2020).

Penundaan PON XX Papua, lanjut Abdul Hakim Bafagih, juga memperhatikan beberapa hal, pertama adalah prioritas pembiayaan, kedua perkembangam situasi dan kondisi persebaran COVID-19, ketiga persiapan kegiatan, lalu kemempat yaitu pengadaan dan distribusi sarana/prasaran PON.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, prioritas pembiayaan, sarana-prasarana nasional, maupun pengelolaan sumber daya saat ini adalah dalam rangka untuk upaya penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah virus Corona atau COVID-19.

Lalu soal perkembangan kondisi dan situasi persebaran Corona saat ini, cenderung meluas dan massif hampir pada seluruh daerah yang akan mengikuti PON XX 2020.

Disamping itu, adanya beberapa kegiatan persiapan yang dilakukan melalui kontak fisik dan melibatkan orang dengan jumlah yang banyak (massif) pada tempat dan waktu yang sama.

“Masalah lain adalah adanya kebutuhan anggaran mendesak dan kebijakan realokasi anggaran untuk penanggulangan penyebaran virus COVID-19. Kemudian untuk pengadaan dan distribusi sarana/prasarana PON pun memerlukan waktu yang cukup dan kepastian waktu,” sebutnya.

“Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya persiapan pelaksanaan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua, seperti pembangunan venue, penyiapan akomodasi, pengadaan peralatan, pembiayaan maupun persiapan kontingen, tidak mungkin lagi dapat dijalankan sesuai rencana dan tepat waktu,” tambahnya.

Di luar masalah teknis penyelenggaraan PON, pandemi virus Corona juga secara langsung memberi dampak pada para atlet yang akan berlaga.

“Secara khusus menyangkut kesiapan atlet, jeda latihan bagi atlet olahraga prestasi memiliki konsekuensi dan dampak yang tak mungkin diabaikan. Jika jeda latihan sebagai dampak pembatasan fisik dan sosial yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini berlangsung lebih dari tiga bulan, maka dibutuhkan masa pemulihan yang cukup panjang atau bisa sekitar dua hingga tiga bulan, sebelum mereka dinyatakan dapat melanjutkan persiapan khusus untuk berlomba dan bertanding di PON XX,” jelasnya.

Menyangkut dampak sosial, Abdul Hakim Bafagih pun memahami bahwa keamanan merupakan masalah serius di Provinsi Papua. Di sisi lain, penanggulangan wabah COVID-19 membutuhkan keterlibatan TNI/Polri sepenuhnya. Dengan mempertimbangkan perlunya aparat berkonsentrasi penuh pada upaya penanggulangan wabah, maka tak mungkin menggelar PON XX secara tepat waktu dengan potensi risiko gangguan keamanan yang lebih besar dan luas.

“Penundaan hingga tahun 2021 mendatang, kami usulkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi nasional menyangkut upaya penanggulangan penyebaran COVID-19, ketersediaan anggaran dan kemampuan daerah,” pungkasnya.@LI-13