LENSAINDONESIA.COM: Bakal Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin tidak merasa dirugikan dengan adanya rencana penundaan Pilkada Serentak 2020.

Pernyataan ini disampaikan Imam Syafi’i, Tim Pemenangan Bacawali Surabaya Machfud Arifin, Rabu (01/04/2020).

“Keputusan pemerintah atas penundaan Pilkada Serentak sudah tentu diperhitungkan secara matang, mengingat saat ini sedang terjadi pademi COVID-19 dimana keselamatan rakyat lebih utama dari kekuasaan,” katanya.

Ketua Bappilu DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Surabaya ini menyatakan, pihak Machfud Arifin tidak memandang untung rugi dalam penundaan Pilkada Serentak 2020, meski dalam tiga opsi yang diajukan belum diputuskan oleh DPR RI. Pihaknya justru berharap, wabah COVID-19 yang mengancam keselamatan masyarakat segera teratasi.

“Yang lebih utama adalah wabah Corona ini bisa teratasi secepatnya,” ujar anggota Komisi A DPRD Surabaya ini.

Imam mengungkapkan, Tim Pemenangan Machfud Arifin telah melakukan rapat koordinasi terkait adanya keputusan penundaan Pilkada Surabaya ini. “Tim menyusun strategi untuk memuluskan Machfud Arifin melaju sebagai Wali Kota Surabaya,” katanya.

Meski memahami kondisi adanya pandemi virus Corona, namun Imam Syafi’i merasa prihatin dengan siapapun bakal calon yang terpilih bila Pilkada Serentak ditunda hingga 2021. Sebab, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan efektif berkerja hanya 3 tahun masa pemerintahan.

“Kalau (Pilkada) ditunda hingga satu tahun, maka yang terpilih akan berkerja efektif tiga tahun saja. Ini karena pada 2024 akan ada pemilu serentak. Ini nantinya juga akan berdampak pada penyusunan APBD dan APBN,” pungkasnya.

Pilkada Surabaya digelar 23 September 2020 dipastikan ditunda akibat pandemi virus Corona.

Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR RI, KPU RI, Bawaslu, Menteri Dalam Negeri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin 30 Maret 2020 lalu telah menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda akibat pandemi virus Corona (COVID-19).

Dalam RDP itu, KPU RI dan DPR RI menyetujui tiga opsi penundaan Pilkada. Tiga opsi itu adalah ditunda tiga bulan hingga 9 Desember 2020, ditunda 6 bulan hingga 17 Maret 2021, dan ditunda satu tahun hingga 29 September 2021. Kendati begitu hingga kini belum ada keputusan mengenai opsi mana yang akan dipilih.@rofik